Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        INDEF Ingatkan Efek Domino B50 ke APBN dan Minyak Goreng

        INDEF Ingatkan Efek Domino B50 ke APBN dan Minyak Goreng Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        INDEF Green Transition Initiative (GTI) menilai implementasi biodiesel B50 berpotensi memunculkan efek domino terhadap fiskal negara, pendanaan insentif biodiesel, pasokan CPO, hingga harga minyak goreng.

        Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyampaikan kebijakan B50 memang diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi impor solar. Namun, di balik agenda tersebut, pemerintah dinilai perlu mengantisipasi risiko pembiayaan dan dampak turunannya terhadap masyarakat.

        Dalam catatan INDEF GTI, serapan pasar B50 relatif aman karena program tersebut masuk dalam mandat solar subsidi dan public service obligation (PSO). Persoalan yang lebih berat justru berada pada sisi fiskal, pasokan bahan baku, kesiapan hilir, dan dampak terhadap pengguna akhir.

        “Penerimaan APBN dari sisi ekspor menurun karena biodiesel berpotensi mengalihkan CPO ke pasar domestik,” kata Andry dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

        INDEF GTI menjelaskan, CPO yang diekspor selama ini dikenai pungutan ekspor dan bea keluar. Pungutan ekspor menjadi sumber pendanaan insentif biodiesel melalui BPDP, sementara bea keluar masuk sebagai penerimaan APBN. Ketika volume ekspor CPO berkurang karena sebagian pasokan dialihkan ke pasar domestik, penerimaan negara dan basis pembiayaan biodiesel berisiko ikut menurun.

        Tekanan tersebut berpotensi semakin berat karena kebutuhan insentif biodiesel justru membesar saat harga minyak dunia turun. Insentif digunakan untuk menutup selisih antara harga FAME dan harga solar. Ketika harga solar turun mengikuti harga minyak dunia, selisih dengan harga FAME melebar sehingga kebutuhan insentif meningkat.

        “Tekanan ini bertambah karena kebutuhan insentif justru membesar saat harga minyak dunia turun,” tulis INDEF GTI.

        INDEF GTI memperkirakan kebutuhan insentif dapat mencapai sekitar Rp41,3 triliun apabila harga Brent berada di level US$85 per barel. Risiko defisit dinilai membesar ketika harga minyak berada di bawah US$100 per barel.

        Untuk menutup kebutuhan tersebut, INDEF GTI menilai tarif pungutan ekspor perlu mencapai sekitar 23,8% agar dana BPDP tidak defisit. Angka itu hampir dua kali lipat dari tarif yang saat ini berada di kisaran 12,5%.

        “Ironisnya, pada saat bersamaan, volume ekspor yang menjadi basis pungutan justru menyusut,” tulis INDEF GTI.

        Jika dana BPDP tidak mencukupi, beban pembiayaan berisiko berpindah ke APBN. Dalam kondisi itu, pemerintah akan menghadapi pilihan untuk menyuntikkan dana negara atau menaikkan tarif pungutan ekspor yang dapat membebani eksportir dan petani. Tanpa antisipasi, pembayaran kepada produsen FAME juga berpotensi terlambat.

        “Akibatnya, beban berisiko berpindah ke APBN,” tulis INDEF GTI.

        Baca Juga: Diresmikan Awal Juli, ESDM Bocorkan Harga Jual Biosolar B50

        Baca Juga: B50 Resmi Dijual Besok, DPR Klaim Bisa Hemat Devisa Negara

        Selain fiskal, INDEF GTI juga menyoroti potensi tekanan terhadap harga minyak goreng. Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel dinilai dapat mengurangi pasokan bahan baku yang sebelumnya bisa diarahkan untuk kebutuhan pangan.

        “Di luar persoalan fiskal, peningkatan dari B40 ke B50 berisiko menaikkan harga minyak goreng,” tulis INDEF GTI

        Menurut INDEF GTI, beban menjaga distribusi dan stabilitas harga minyak goreng saat ini sudah cukup besar. Karena itu, penarikan bahan baku dalam jumlah besar untuk kebutuhan pencampuran biodiesel dapat memperbesar tekanan harga di pasar.

        Dari sisi teknis, INDEF GTI menilai kesiapan menuju implementasi B50 relatif cukup matang. Namun, fasilitas hilir masih perlu diperkuat, terutama dermaga, tangki penyimpanan, pencampuran, dan logistik. Peningkatan dari B40 ke B50 diperkirakan menambah kebutuhan FAME sebesar 25%.

        Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap metanol impor juga berpotensi meningkat. INDEF GTI memperkirakan kebutuhan metanol dalam penerapan B50 dapat mencapai 2,9 juta ton, sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 400.000 ton. Dengan demikian, impor metanol berpotensi naik sekitar 2,5 juta ton.

        “Upaya memangkas impor solar justru menambah impor metanol di sisi lain,” tulis INDEF GTI.

        Di sektor pengguna akhir, INDEF GTI menilai alat berat juga berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional. Biodiesel memiliki karakteristik menyerap air dan dapat memicu endapan serta korosi apabila penyimpanan dan perawatan tidak dikelola dengan baik.

        Dengan porsi bahan bakar sekitar 40% dari biaya kontraktor, kenaikan konsumsi biodiesel sebesar 3% hingga 5% berpotensi menambah biaya bahan bakar sekitar 2% dari total biaya operasi. Beban pemeliharaan juga dapat meningkat, terutama pada filter dan pengendalian kadar air di tangki penyimpanan.

        Pemerintah mendorong B50 sebagai bagian dari agenda kemandirian energi dan pengurangan impor solar. Namun, INDEF GTI menilai kebijakan tersebut tetap membutuhkan mitigasi risiko agar tidak memunculkan tekanan baru pada APBN, harga pangan, dan sektor pengguna akhir.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Dwi Aditya Putra

        Bagikan Artikel: