Bom Waktu Politik! Said Didu Sebut Geng SOP Siap Ganggu Prabowo

Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu mengungkapkan bahwa kelompok yang disebutnya sebagai Geng SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) akan terus berusaha mengganggu Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Said Didu, kelompok tersebut tidak rela melepaskan kekuasaan kepada siapa pun. Prabowo dianggap telah merusak kenyamanan dan keuntungan yang mereka nikmati selama masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Geng SOP (Solo, Oligarki dan Parcok) tidak pernah rela melepaskan kekuasaan kepada siapapun. Makanya selalu akan mengganggu Presiden @Prabowo yang dianggap telah mengganggu kenyamanan mereka yang diperoleh dari Jokowi selama ini," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (1/7).

Sebagai informasi, sejak menjabat pada 20 Oktober 2024, Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak oligarki:

1. Ultimatum dan Sita Aset Pengusaha Hutan Nakal lewat Satgas PKH

Pemerintah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Melalui satgas ini, Presiden Prabowo memberikan ultimatum keras kepada para pengusaha besar yang menguasai atau merambah kawasan hutan secara ilegal untuk perkebunan kelapa sawit atau pertambangan.

Dampaknya bagi oligarki: Mereka dipaksa mengembalikan aset tersebut ke negara, asetnya disita, dan wajib membayar denda pidana yang sangat besar demi memulihkan kerugian negara.

2. Pengetatan Ekspor Komoditas Strategis Melalui BUMN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang mengatur bahwa ekspor komoditas strategis nasional—seperti batu bara, kelapa sawit (CPO), dan mineral hasil hilirisasi—wajib dilakukan atau dikonsolidasikan di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dampaknya bagi oligarki: Kebijakan ini menutup celah ekspor bebas (under-invoicing) dan manipulasi pajak yang selama ini dilakukan pengusaha batubara dan sawit swasta untuk melarikan keuntungan modal (capital flight) ke luar negeri.

3. Pemberantasan "Bekingan" Aparat terhadap Pengusaha Curang

Dalam salah satu arahannya kepada jajaran TNI dan Polri, Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti sulitnya menindak pengusaha curang karena mereka kerap memiliki "bekingan" atau perlindungan dari oknum berseragam. Presiden menginstruksikan pembersihan total dan melarang keras aparat menjadi tameng bisnis ilegal.

Dampaknya bagi oligarki: Memutus jaringan patronase (perlindungan hukum informal) yang selama ini membuat para pengusaha nakal kebal hukum saat mengeruk sumber daya alam.

Baca Juga: Kuasai AI, Ini Isi 5 Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara ke-80

Baca Juga: Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi Tak Akan Tercapai Tanpa Stabilitas dan Kepastian Hukum

4. Kewajiban Parkir Devia Hasil Ekspor (DHE) di Dalam Negeri

Pemerintah memperketat pengawasan dan mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) berskala besar untuk menyimpan dan menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka di dalam sistem perbankan dalam negeri.

Dampaknya bagi oligarki: konglomerat ekstraktif tak lagi bebas menyembunyikan dolar di luar negeri, memperkuat likuiditas rupiah.