Terungkap di Sidang MK: MBG Bikin Siswa Rajin dan Tak Lagi Ngantuk

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi.

Di hadapan majelis hakim, seorang kepala sekolah yang dihadirkan pemerintah membeberkan pengalaman langsung mengenai dampak program tersebut terhadap aktivitas belajar siswa.

Kesaksian itu datang dari Kepala SMP Negeri 34 Bekasi, Ari Purnama. Ia mengaku melihat perubahan nyata sejak sekolahnya mulai menerima program MBG pada Agustus 2025.

"Izinkan saya menyampaikan bahwa program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sekolah kami," kata Ari dalam persidangan di MK belum lama ini, dikutip dari Antara.

Menurut Ari, salah satu perubahan paling terlihat adalah meningkatnya konsentrasi siswa saat mengikuti pelajaran setelah makan siang. Ia juga mengamati kondisi fisik para peserta didik jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga: Prabowo Trauma Duit Rakyat Dikorup, Purbaya Sebut Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi

"Para siswa terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama, serta berkurangnya jumlah siswa yang mengantuk dan lemas pada siang hari," ujarnya.

Tak hanya berdampak pada proses belajar, Ari menyebut tingkat kehadiran siswa di sekolah juga mengalami peningkatan setelah program MBG diterapkan. Di SMP Negeri 34 Bekasi sendiri, sebanyak 1.069 siswa menjadi penerima manfaat program tersebut.

"Tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami meningkat setelah dilaksanakan program MBG," ungkap dia.

Dalam keterangannya, Ari menjelaskan pelaksanaan MBG sama sekali tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, bertepatan dengan waktu istirahat kedua sehingga seluruh proses pembelajaran tetap berjalan normal.

Selain berbicara mengenai siswa, Ari juga menepis anggapan bahwa program MBG berdampak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

Sebagai kepala sekolah yang menjabat sejak 2023, ia memastikan guru dan tenaga kependidikan, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh tanpa kendala sejak program berjalan.

Baca Juga: Giliran Tentara Aktif Ikut Terseret Korupsi MBG, Mabes TNI Buka Suara

"Baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tetap menerima gaji dan tunjangan secara penuh dan tepat waktu setiap bulan sejak program MBG berjalan," imbuhnya.

Ari menambahkan enam guru honorer dan pekerja harian lepas di sekolah tersebut juga tidak mengalami pemotongan ataupun keterlambatan pembayaran gaji.

Ia turut mengungkap bahwa proses rekrutmen guru PPPK tetap berlangsung sesuai mekanisme pemerintah daerah. Bahkan, sekolahnya mendapatkan tambahan 15 guru dan staf tata usaha.