Demokrasi Ekonomi Dinilai Belum Terwujud Pasca 28 Tahun Reformasi

 Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network menyatakan demokrasi ekonomi belum terwujud secara utuh setelah 28 tahun reformasi. 

Organisasi tersebut menegaskan Indonesia telah mencatat kemajuan dalam demokrasi politik, tetapi belum mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan ekonomi yang adil bagi seluruh rakyat.

Sikap tersebut disampaikan melalui Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk "Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi" yang dibacakan Hadi Gunadi di hadapan para peserta di Bandung, Senin (6/7/2026).  Pernyataan itu memuat delapan poin sikap organisasi mengenai arah pembangunan nasional.

Ketua Lingkar 98 Jawa Barat, Agus Teddy Sumantri, menegaskan demokrasi politik harus berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi agar cita-cita Reformasi benar-benar tercapai.

"Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik. Namun demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945," ujar Agus Teddy.

Ia menilai keberhasilan reformasi tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilu yang demokratis maupun kebebasan berpendapat, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan akses ekonomi yang setara, mengurangi kesenjangan, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pernyataan politiknya, Lingkar 98 Jawa Barat juga menyampaikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpotensi memperkuat demokrasi ekonomi. Dukungan tersebut mencakup pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset hasil kejahatan, pemberantasan korupsi dari sektor hulu, penertiban kawasan hutan, penguatan efisiensi anggaran, serta optimalisasi APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Organisasi tersebut juga mendukung keberlanjutan berbagai program pro-rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen pemerataan ekonomi.

Namun, Lingkar 98 Jawa Barat mengingatkan pemerintah agar seluruh program tersebut dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Agus Teddy menegaskan dukungan organisasi kepada pemerintah bersifat critical support atau dukungan kritis. Menurutnya, organisasi tetap akan memberikan masukan sekaligus melakukan pengawasan terhadap implementasi setiap kebijakan.

"Kami mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dukungan itu juga disertai komitmen untuk mengawal pelaksanaannya agar transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya," katanya.

Pada akhir pernyataan politiknya, Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Organisasi tersebut juga mengajak semua pihak melanjutkan semangat Reformasi melalui transformasi demokrasi ekonomi agar pembangunan nasional menghasilkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, serta mewujudkan amanat konstitusi bagi seluruh rakyat Indonesia.