Bahlil Tahan Ekspor Listrik Hijau ke Singapura: Saya Merasa Belum Win

Rencana Indonesia mengekspor listrik hijau ke Singapura ternyata masih belum bisa melaju mulus. Meski hubungan kerja sama kedua negara terus diperkuat, pemerintah mengakui masih ada satu persoalan krusial yang belum menemukan titik temu, yakni soal harga.

Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mendampingi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7). Menurutnya, negosiasi masih berlangsung agar kerja sama tersebut benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.

Bahlil menegaskan, kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura tidak hanya berkaitan dengan ekspor listrik hijau. Sejak tahun lalu, kedua negara telah menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) yang menjadi satu paket kerja sama.

"Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau. Yang kedua adalah kawasan industri hijau. Yang ketiga adalah untuk storage CCS-nya," kata Bahlil.

Baca Juga: Dipuja-puji, Sikap Purbaya Kini Kena Teguran Keras

Tiga MoU tersebut meliputi ekspor listrik hijau ke Singapura, pengembangan kawasan industri hijau, serta kerja sama penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Listrik hijau sendiri merupakan listrik yang berasal dari sumber energi bersih atau rendah emisi, sedangkan CCS adalah teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon agar tidak terlepas ke atmosfer.

Menurut Bahlil, seluruh kesepakatan itu saling berkaitan sehingga pembahasannya dilakukan sebagai satu kesatuan. Ia memastikan proses menuju ekspor listrik hijau masih terus berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati.

Namun demikian, pemerintah masih harus merampungkan pembahasan mengenai harga listrik yang akan diekspor ke Singapura.

"Terkait dengan listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan. Tapi kan kita masih negosiasi tentang harga," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan, regulasi di Indonesia menempatkan penetapan harga di bawah kewenangan pemerintah. Karena itu, pemerintah ingin memastikan kesepakatan yang tercapai nantinya benar-benar memberikan keuntungan bagi kedua negara.

Baca Juga: Beredar Isu Kematian dr Icha Akibat Asmara Bukan Intimidasi, Alibi DPRD?

"Regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita pingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama harus saling menguntungkan," ucap Bahlil.

Meski mengakui negosiasi belum rampung, Bahlil optimistis kesepakatan bisa segera dicapai. Ia menilai pembahasan yang sudah berlangsung tinggal mencari formula terbaik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu. Kita pingin semuanya harus punya manfaat yang win-win untuk kedua pihak. Belum win-win. Saya merasa belum win," kata dia.