Anggaran Pendidikan pada APBN 2025 Banyak Tak Digunakan, PDIP Pertanyakan

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti realisasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai belum memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026)

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Didik Haryadi, mengatakan pelaksanaan mandatory spending atau belanja wajib untuk sektor pendidikan belum terealisasi secara penuh. Menurutnya, pemerintah hanya merealisasikan 90,68 persen dari anggaran yang telah dialokasikan.

Didik menyebut terdapat sekitar Rp67 triliun anggaran pendidikan yang tidak dibelanjakan sepanjang 2025. Ia menilai dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik.

"Pelaksanaan mandatory spending hanya mencapai 90,68 persen. Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah," ujar Didik dalam rapat paripurna.

Pandangan serupa disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati. Ia mengungkapkan realisasi belanja pendidikan pada 2025 hanya mencapai Rp656 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp724 triliun.

Dengan realisasi tersebut, porsi anggaran pendidikan terhadap total APBN hanya mencapai 19,11 persen, atau masih berada di bawah ketentuan alokasi minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar target mandatory spending dapat dipenuhi pada tahun-tahun mendatang.

Baca Juga: Ada Risiko Backlash, Polemik Ijazah Jokowi Dinilai Bisa Jadi Bumerang bagi PDIP

"Fraksi PKS memandang agar realisasi mandatory spending pendidikan dapat mencapai minimal 20 persen pada tahun-tahun mendatang," kata Anis di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat paripurna tersebut.

Sorotan dari kedua fraksi itu menjadi bagian dari pembahasan DPR terhadap pelaksanaan APBN 2025, khususnya terkait efektivitas realisasi belanja negara di sektor pendidikan yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.