Separuh Jalan MOU Iran–AS: Hormuz Membawa Konflik ke Babak Baru

Memorandum Islamabad (MOU) antara Iran dan Amerika Serikat, dimediasi Pakistan dan ditandatangani pada 17 Juni 2026, kini memasuki separuh masa jeda dua bulan dalam kondisi yang semakin rapuh. Secara formal kesepakatan itu masih berlaku, tetapi efektivitasnya terus menurun.

Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat melancarkan dua gelombang serangan terhadap wilayah Iran—sekitar 140 sasaran pada 11 Juli dan puluhan sasaran tambahan pada 13 Juli—sementara IRGC membalas dengan menyerang instalasi terkait AS di Kuwait dan Bahrain

Iran kemudian menyatakan Selat Hormuz ditutup, sehingga lalu lintas kapal turun ke level terendah dalam lima minggu. Pasar segera bereaksi. Setelah sempat menyentuh US$70,5 per barel pada 3 Juli, harga minyak Brent kembali naik ke kisaran US$80 per barel pada 13 Juli, meningkat sekitar 13 persen hanya dalam sepuluh hari perdagangan.

Masalah utamanya bukan lagi apakah MOU masih berlaku secara formal, melainkan dinamika militer berkembang jauh lebih cepat daripada mekanisme diplomatik yang dibentuk Memorandum Islamabad. Persis seperti yang telah diperingatkan dalam analisis pada 2 Juni 2026, Hormuz kini menjadi arena perebutan arsitektur keamanan permanen Timur Tengah, bukan lagi sekadar titik ketegangan taktis.

Hormuz Menjadi Inti Perselisihan

Banyak analisis masih menempatkan gencatan senjata sebagai inti Memorandum Islamabad. Padahal persoalan sesungguhnya adalah Hormuz. Bagi Washington, prinsip freedom of navigation mengharuskan jalur ini tetap terbuka tanpa satu negara pun mengendalikan aksesnya. Sebaliknya, bagi Tehran, Hormuz merupakan aset strategis yang memberikan daya tawar. Iran tidak harus menutup selat sepenuhnya; gangguan terbatas terhadap pelayaran sudah cukup meningkatkan biaya, premi asuransi, dan tekanan politik.

Yang diperebutkan bukan lagi sekadar akses pelayaran, melainkan siapa yang berhak menetapkan aturan keamanan, navigasi, dan tata kelola salah satu jalur energi paling strategis di dunia.

Perkembangan beberapa hari terakhir memperjelas pergeseran itu. Setelah Iran kembali menyatakan Hormuz ditutup, Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade terhadap pelayaran yang menuju atau berasal dari Iran, sambil tetap menjamin pelayaran internasional di bawah perlindungan Angkatan Laut AS. Presiden Donald Trump juga mengumumkan rencana mengenakan pungutan 20 persen terhadap kapal yang melintasi selat tersebut. Kedua pihak kini bukan hanya mempertahankan klaim politiknya, tetapi mulai menerapkan aturan versinya sendiri atas Hormuz.

Mengapa Kompromi Semakin Sulit

Bagi Tehran, setiap penyelesaian harus mengakui kepentingan strategisnya di Hormuz. Posisi minimumnya mencakup tiga unsur: tidak ada hambatan terhadap ekspor minyak Iran, penghentian operasi ofensif AS selama masa MOU, serta pengakuan de facto bahwa pengaturan keamanan Hormuz tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan Iran.

Sebaliknya, Presiden Trump harus menyeimbangkan dua kepentingan yang saling bertentangan: menghindari perang berkepanjangan yang dapat memicu lonjakan harga energi dan inflasi menjelang pemilu paruh waktu November 2026, sekaligus menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi penjamin utama kebebasan pelayaran internasional. Langkah Washington yang berkembang dari serangan terbatas menjadi blokade maritim terhadap Iran menunjukkan bahwa ruang kompromi semakin menyempit di kedua pihak.

Tiga Skenario Menjelang Pertengahan Agustus

Skenario A: Kompromi Teknis. Kedua pihak mencapai kesepahaman mengenai pengelolaan Hormuz melalui mekanisme operasional atau mediasi regional. Hingga kini belum terlihat tanda-tanda ke arah itu.

Skenario B: Deadlock Bersenjata. MOU tetap bertahan secara hukum, tetapi kehilangan pengaruh terhadap perilaku para pihak, sementara bentrokan berlangsung tanpa berkembang menjadi konfrontasi langsung. Skenario ini telah terlampaui. Serangan timbal balik pada 11 dan 13 Juli menunjukkan konflik telah memasuki tahap keterlibatan militer langsung.

Skenario C: Eskalasi Terbuka. Konflik meningkat ketika masing-masing pihak mulai memaksakan aturan keamanan secara sepihak di Hormuz. Penutupan Hormuz oleh Iran, disusul blokade maritim AS terhadap pelayaran Iran dan rencana pungutan atas kapal yang melintas, menunjukkan bahwa dinamika di lapangan telah bergerak menuju skenario ini.

Perubahan tersebut mengharuskan pembaruan terhadap skenario yang disusun sebelumnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah transisi menuju Skenario C akan terjadi, melainkan apakah eskalasi sekarang hanya bersifat sementara untuk memperkuat posisi tawar, atau justru menjadi titik yang mengakhiri efektivitas Memorandum Islamabad.

Babak Baru, Bukan Kembali ke Titik Nol

Konflik tidak kembali ke kondisi sebelum MOU. Sebaliknya, pusat perselisihan telah bergeser dari penghentian perang menjadi perebutan otoritas atas keamanan, navigasi, dan tata kelola Selat Hormuz. Persaingan itu kini dijalankan melalui penggunaan kekuatan militer, pengendalian jalur pelayaran, dan tekanan ekonomi.

Kenaikan harga minyak kembali ke kisaran US$80 per barel menunjukkan bahwa pasar mulai memandang sengketa Hormuz sebagai persoalan struktural yang berpotensi mengganggu stabilitas energi global, bukan lagi sekadar rangkaian insiden militer yang bersifat sementara.

Menjelang berakhirnya masa jeda MOU pada pertengahan Agustus, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah kesepakatan itu masih berlaku secara formal, melainkan apakah kedua pihak masih mampu menghentikan laju eskalasi dan kembali menggunakan mekanisme penyelesaian yang disepakati dalam Memorandum Islamabad. Jika perkembangan sekarang terus berlanjut, MOU kemungkinan tidak akan berakhir melalui keputusan politik untuk membatalkannya, melainkan karena tidak lagi mampu mengendalikan perilaku para pihak.