'Kami Pindah Saja ke Malaysia' Jeritan Warga Perbatasan Akui Ditelantarkan Pemerintah

Kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan bahwa sebagian warga bahkan mengancam pindah ke Malaysia karena merasa terus diabaikan pemerintah.

"Mereka bilang begini: kami cinta negara ini Pak tapi kalau kami diterlantarkan terus sudah kami pindahkan saja ke Malaysia. Buat apa kami terus begini kalau tidak dipedulikan?" ungkap Deddy.

Menurut Deddy, persoalan utama yang dihadapi masyarakat di perbatasan adalah minimnya infrastruktur dasar, terutama akses jalan yang hingga kini belum memadai.

Ia menjelaskan, ketiadaan akses tersebut membuat warga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok, bahan bakar minyak (BBM), hingga pasokan listrik yang semakin terbatas.

Baca Juga: Prabowo Bodo Amat Indonesia Diramal Collapse: Pejabat sampai Masuk RS Karena Kerja Keras

"Ketiadaan akses jalan itu maka untuk mendapatkan sembako juga nggak bisa, Pak. Dapatkan BBM enggak bisa, listrik rata-rata sudah turun 4 jam per hari. 1-2 bulan lagi mungkin udah nggak ada listrik, Pak, di daerah perbatasan Kalimantan Utara," kata Deddy.

Deddy mengingatkan bahwa Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia. Namun, menurutnya, kondisi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut justru sangat memprihatinkan.

Ia menggambarkan sulitnya akses layanan kesehatan yang membuat warga nyaris tidak memiliki kesempatan mendapatkan pertolongan ketika sakit.

"Kasihan warga-warga di pedalaman itu. Kalau sakit sudah pasti mati, Pak. Nggak mungkin dibawa ke mana-mana ditandu menembus hutan Kayan Mentarang itu nggak mungkin, Pak," ujarnya.

Karena itu, Deddy meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Baca Juga: Gibran Sudah Tidak Laku Lagi, Dinasti Jokowi Diprediksi Runtuh di 2029

"Ini kita bicara manusia begitu. Jadi saya berharap agar PU, Bappenas, Kementerian Keuangan betul-betul menyampaikan sedikitlah perhatian untuk rakyat kita di perbatasan sana Pak," lanjut dia.

Olehnya itu, ia meminta agar persoalan tersebut diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, nasib masyarakat perbatasan tidak boleh diabaikan karena mereka selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia.

“Saya mohon perhatian ini agar disampaikan kepada Bapak Presiden karena ini menyangkut manusia-manusia di perbatasan yang sudah sejauh ini menjaga keutuhan wilayah kita,” imbuhnya.