Antisipasi Lonjakan Harga pada Ramadhan dan Idulfitri, Pemerintah-Pemprov Kaltara Gelar HLM TPID dan TP2DD

Pemerintah bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mengadakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID dan TP2DD) Provinsi Kalimantan Utara pada Rabu (5/3/2025).

High Level Meeting TPID dan TP2DD yang berlangsung di di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi untuk menjaga stabilitas inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025.

Baca Juga: Industri Amerika Serikat Tak Sekuat Ekspektasi, Investor Perlahan Jauhi Dolar AS

Pada periode menjelang HBKN, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga-harga. Untuk itu, upaya pengendalian inflasi menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Di tengah tren deflasi yang terjadi, kita bisa memanfaatkan momentum saat ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Jumat (7/3).

Secara nasional, pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% (mtm) atau 0,09% (yoy), khususnya masih dipengaruhi kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2200 VA selama Januari dan Februari 2025. 

Sejalan dengan capaian inflasi nasional, Provinsi Kalimantan Utara mengalami deflasi sebesar 0,17% (mtm) atau 0,49% (yoy).

“Meskipun saat ini mengalami deflasi, namun kita tetap perlu mewaspadai pergerakan komoditas-komoditas yang secara historis mengalami kenaikan harga pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Hasiando Ginsar Manik.

Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah menginstruksikan kepada seluruh TPID di wilayah Kalimantan Utara untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan ketersediaan stok komoditas pangan dan keterjangkauan harga di pasar seperti melalui Operasi Pasar/Gerakan Pangan Murah dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

“Selain itu, untuk mengantisipasi penurunan harga berkepanjangan, dapat dilakukan peningkatan peran BUMD sebagai offtaker, sehingga para petani mendapatkan kepastian harga. Selain itu juga melalui pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG), terutama untuk penyimpanan komoditas yang lebih tahan lama,” tambah Deputi Ferry.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Perlu dilakukan penguatan ekosistem digitalisasi daerah sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat, di antaranya melalui kemudahan akses, perluasan produk dan infrastruktur, serta mendorong peran UMKM dalam e-catalogue. 

Lebih lanjut, transformasi digital diharapkan dapat mendorong percepatan belanja daerah dan peningkatan rasio pajak lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Pada hari sebelumnya, Selasa (4/3), juga telah dilaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan. Sebagai daerah kepulauan di mana arus keluar masuk barang sangat bergantung pada jalur perairan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat kelancaran distribusi, yakni antara lain kondisi container crane yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan, tingkat penggunaan dermaga yang melebihi kapasitas normal, dan mahalnya tarif tenaga kerja bongkar muat. 

Kondisi tersebut membuat distribusi barang kepada masyarakat membutuhkan waktu lebih lama dan mengakibatkan kenaikan harga.

“Dalam mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai pintu masuk arus barang, pelayanan masyarakat, dan pengembangan ekonomi daerah. Kami berdiskusi terkait kondisi yang sudah ada terkait masuknya barang dan penumpang. Ada permasalahan tentang container crane dan perizinan terkait pengembangan dermaga, dan permasalahan ini akan segera kami tindak lanjuti,” jelas Deputi Ferry di sela-sela kunjungan tersebut.