Program MBG Dievaluasi, BGN Validasi 63 Juta Penerima hingga Ubah Skema Insentif

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi difokuskan pada validasi data penerima manfaat dan penyempurnaan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Agustina mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan akurasi jumlah penerima manfaat. Menurutnya, data tersebut menjadi dasar untuk menentukan sasaran prioritas penyaluran program.

"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Selain memverifikasi data penerima, BGN juga mengevaluasi sistem pemberian insentif kepada SPPG. Agustina menilai skema yang berlaku saat ini belum mencerminkan beban kerja masing-masing unit pelayanan.

Ia menjelaskan ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan yang dekat. Di sisi lain, terdapat SPPG yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.

"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjut Agustina.

BGN juga menilai sistem pertanggungjawaban program masih perlu diperkuat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mendorong transformasi digital dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Prabowo Serba Salah? Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG Tuai Kritikan

Menurut Agustina, digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan anggaran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual.

"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," tuturnya.