PDIP Larang Kader Kelola Dapur MBG, Jadi Jerat di Leher Prabowo

Ekonom asal Amerika Serikat (AS) Steve Hanke menyoroti langkah PDI-P yang melarang anggotanya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Hanke, kebijakan tersebut membuat MBG, program andalan pemerintahan saat ini, berpotensi menjadi jerat ekonomi dan politik bagi Presiden Prabowo Subianto.

“Partai PDI-P, yang didirikan oleh Megawati Sukarnoputri, menyatakan anggotanya akan dilarang mengelola dapur dalam program makan gratis Prabowo. Program makan gratis Prabowo sedang berubah menjadi jerat ekonomi dan politik di leher Prabowo,” tulis mantan penasihat ekonomi Presiden Soeharto, dikutip Kamis (23/7).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan larangan bagi seluruh anggota dan kader partai untuk terlibat dalam pengelolaan dapur atau SPPG dalam program MBG. 

Ia mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi kader yang nekat mengambil keuntungan komersial atau terlibat dalam rantai bisnis program tersebut.

PDI-P menekankan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat tidak boleh dijadikan ladang bisnis atau sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.

Baca Juga: Percuma Teriak Stop MBG! Kepala BGN Baru: Tidak akan Ini Tender Politiknya Prabowo

"Karena kami sudah melarang anggota dan kader PDI Perjuangan untuk terlibat dalam program tersebut, maka kami berkirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kami akan tunggu, kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali," kata Hasto di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin.

Larangan ini diterbitkan untuk menjaga integritas partai sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik korupsi.