Prabowo Ubah Skema Penyaluran Bansos, Mulai September Lewat Koperasi Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto mengubah skema penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Mulai September 2026, seluruh bansos dan bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Zulhas mengatakan pemerintah akan menjadikan KDKMP sebagai pusat distribusi berbagai program bantuan. Tidak hanya bansos, tetapi juga sejumlah barang subsidi dan bantuan pemerintah lainnya.

"Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujar Zulhas.

Dengan kebijakan tersebut, penyaluran bantuan pemerintah nantinya akan terpusat melalui jaringan koperasi yang dibangun di tingkat desa dan kelurahan.

"Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes. Terpusat di Kopdes," tambahnya.

Zulhas memastikan penerapan kebijakan ini tidak akan berlangsung lama lagi. Pemerintah menargetkan operasional penyaluran melalui KDKMP mulai berjalan pada September 2026.

"Operasi kita perkirakan September," kata Zulhas.

Baca Juga: Purbaya Buka Peluang PIP dan PT SMI Biayai Koperasi Tambang PBNU, Skema Bunga Murah Disiapkan

Pemerintah juga menyiapkan target besar untuk pengembangan KDKMP di seluruh Indonesia. Sebanyak 25.000 koperasi ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026.

Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 35.862 KDKMP yang beroperasi di seluruh Indonesia pada akhir 2026.

"September ini tadi menurut Wapang akan jadi kira-kira 25.000 (KDKMP) yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya," ujar Zulhas.

Melalui perubahan skema ini, pemerintah ingin memanfaatkan KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi di tingkat masyarakat. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi jalur distribusi bantuan, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi desa dan kelurahan.