Thailand Gelontorkan Rp11 Triliun untuk EV, Perlukah Indonesia Meniru?

Thailand tengah menyiapkan langkah besar untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus menyelamatkan industri otomotifnya yang sedang lesu. Pemerintah negara itu mengkaji program senilai 24 miliar baht atau sekitar Rp11 triliun (US$714 juta) untuk mengganti hingga 80.000 kendaraan tua dengan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Kebijakan tersebut menarik perhatian karena tak hanya berorientasi pada pengurangan emisi, tetapi juga dirancang untuk menghidupkan kembali sektor otomotif yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan akibat tingginya utang rumah tangga dan ketatnya penyaluran kredit.

Mengutip Reuters, skema yang tengah dibahas awalnya ditujukan bagi kendaraan angkutan umum dan komersial seperti taksi, ojek, tuk-tuk, bus, hingga truk. Namun, pemerintah kini mempertimbangkan memperluas cakupan program agar seluruh kategori kendaraan listrik dapat menikmati insentif tersebut.

"Kami sedang mempertimbangkan apakah bantuan tersebut perlu diperluas ke semua kategori kendaraan, bukan hanya kendaraan untuk transportasi," kata Wakil Menteri Perhubungan Thailand Siripong Angkasakulkiat kepada Reuters.

Pembahasan itu menguat setelah Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan rencana pemerintah untuk menarik utang darurat sebesar 400 miliar baht atau sekitar US$11,9 miliar sah secara hukum. Putusan tersebut membuka ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja, termasuk mendukung program transisi energi.

Insentif Bukan Sekadar Subsidi

Pemerintah Thailand tidak hanya mempertimbangkan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik. Dukungan juga dapat diberikan melalui pinjaman berbunga rendah hingga insentif pajak bagi kendaraan yang memenuhi syarat untuk diganti.

Komite yang dipimpin Kementerian Keuangan Thailand kini tengah mengevaluasi berbagai proyek yang akan didanai melalui skema pinjaman tersebut, termasuk program elektrifikasi kendaraan.

Baca Juga: Industri Otomotif Thailand Terancam Kolaps Akibat Banjir EV Cina, Insentif Pajak Segera Berakhir

Strategi ini juga diarahkan untuk membangkitkan kembali industri otomotif Thailand yang selama ini dikenal sebagai basis produksi kendaraan terbesar di Asia Tenggara.

Pada 2024, penjualan mobil domestik Thailand tercatat turun ke level terendah dalam 15 tahun. Lesunya permintaan dipicu tingginya beban utang rumah tangga dan ketatnya persyaratan pembiayaan kendaraan, terutama untuk segmen pikap yang selama ini menjadi tulang punggung industri otomotif negara tersebut.

Data Federation of Thai Industries (FTI) menunjukkan sepanjang 2025 penjualan mobil di Thailand mencapai 621.166 unit, termasuk 120.301 kendaraan listrik penumpang. Sementara itu, penjualan sepeda motor mencapai sekitar 1,7 juta unit.

Industri Minta Insentif Fokus untuk EV Lokal

Di sisi lain, pelaku industri berharap pemerintah mengarahkan seluruh insentif kepada kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menggunakan mayoritas komponen lokal.

Juru bicara Automotive Industry Club di bawah FTI, Surapong Paisitpattanapong, menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar karena mampu meningkatkan produksi domestik sekaligus memperluas lapangan kerja.

"Semakin banyak produksi kendaraan listrik di dalam negeri berarti semakin banyak lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan penerimaan pajak yang lebih besar. Ini menjadi situasi yang menguntungkan bagi pelaku usaha, konsumen, maupun pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Presiden Electric Vehicle Association of Thailand, Siamnat Panassorn. Menurutnya, program tukar tambah kendaraan sebaiknya hanya berlaku untuk kendaraan listrik buatan Thailand. Ia juga mendorong pemerintah memprioritaskan elektrifikasi sepeda motor dan bus umum karena memiliki kontribusi emisi yang cukup besar.

Taksi dan Pikap Jadi Prioritas

Salah satu skema yang sedang dikaji pemerintah adalah bantuan pembiayaan bagi pengemudi taksi yang diwajibkan mengganti kendaraan berusia 10 tahun mulai tahun depan. Dengan dukungan tersebut, cicilan harian kendaraan listrik diperkirakan turun menjadi sekitar 500 baht per hari dari sebelumnya sekitar 700 baht selama lima tahun.

Baca Juga: Tren Unik di China, Pemilik Mobil Listrik Ganti Model Baru Secepat Ganti Ponsel

Selain itu, Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas mengatakan program juga akan mencakup pembelian kendaraan baru, konversi pikap ke kendaraan listrik, hingga peralihan ke kendaraan berbahan bakar biodiesel B20 melalui kombinasi subsidi dan pinjaman berbunga rendah.

Segmen pikap sendiri memiliki posisi strategis di Thailand karena menyumbang lebih dari 60% total produksi kendaraan nasional sekaligus menopang industri komponen dan lapangan kerja manufaktur.

Jika terealisasi, langkah Thailand ini bisa menjadi salah satu contoh bagaimana insentif kendaraan listrik tidak hanya dipakai untuk mendorong transisi energi, tetapi juga sebagai instrumen memperkuat daya saing industri otomotif nasional. Perspektif tersebut menjadi menarik untuk dicermati, termasuk bagi Indonesia yang hingga kini masih mengkaji arah kebijakan insentif kendaraan listrik berikutnya.