Zulhas Targetkan 35 Ribu Kopdes Merah Putih Beroperasi Akhir 2026, Pemerintah Bantu Kelola Selama Dua Tahun

Pemerintah menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) mulai beroperasi penuh pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 35.862 Kopdes ditargetkan aktif di seluruh Indonesia hingga akhir tahun.

Zulhas mengatakan tahap awal operasional Kopdes akan dilakukan secara bertahap. Hingga September 2026, pemerintah memperkirakan sekitar 25 ribu koperasi sudah mulai berjalan.

"September ini tadi menurut Wapang akan jadi kira-kira 25.000 (KDKMP) yang akan jadi September ini. Agustus-September 25.000. Tapi akhir tahun 35.862 akan jadi ya," ujar Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Dalam masa awal operasional, pemerintah masih akan membantu proses pengelolaan Kopdes selama dua tahun. Zulhas mengatakan periode tersebut digunakan untuk memperbaiki sistem dan memastikan koperasi dapat berjalan secara mandiri.

"Lalu, 2 tahun perbaikan, dibenahi, diselesaikan, setelah 2 tahun diserahkan kepada desa. Nah ini. Desa, karena itu koperasi milik desa," kata Zulhas.

Setelah masa transisi selesai, pengelolaan Kopdes akan diserahkan kepada masing-masing desa sebagai pemilik koperasi. Pemerintah berharap koperasi tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Selain mengelola koperasi, pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas pendukung agar Kopdes dapat menjalankan aktivitas usaha. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut setiap koperasi akan dilengkapi dengan sarana seperti gudang, lemari pendingin, apotek, hingga kendaraan operasional.

Baca Juga: Mendes Yandri Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Tak Saingi BUMDes, Justru Jadi Offtaker Hasil Desa

Prabowo menilai keberadaan Kopdes Merah Putih menjadi langkah penting dalam membangun jaringan ekonomi hingga ke tingkat desa. Menurutnya, koperasi tersebut akan memperkuat rantai pasok nasional.

"Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, jaringan Kopdes nantinya juga membantu pemerintah mengawasi distribusi kebutuhan pokok. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi pasokan antarwilayah dan mencegah terjadinya kelangkaan maupun penimbunan barang.

Prabowo menegaskan barang subsidi merupakan hak masyarakat sehingga distribusi dan ketersediaannya harus mendapat pengawasan. Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah ingin memastikan manfaat program dapat dirasakan hingga tingkat desa.