Target 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih oleh Kemen KKP Jadi Langkah Besar Ekonomi Biru Prabowo

Program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik, Dr. Iswadi, M.Pd, menilai Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan modernisasi armada perikanan nasional menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat pesisir.

Menurut Dr. Iswadi, program tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita, khususnya visi Ekonomi Biru yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Presiden menargetkan sedikitnya 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih telah beroperasi hingga akhir 2026, dengan pembangunan berlanjut hingga 2028.

"Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud paling konkret dari visi ekonomi kerakyatan yang dijalankan Presiden Prabowo. Target 1.000 kampung nelayan yang harus beroperasi sampai akhir 2026 bukan angka yang dicetuskan tanpa perhitungan. Ini adalah komitmen negara untuk memodernisasi desa pesisir secara serentak, dari infrastruktur, sarana perikanan, hingga pengembangan sumber daya manusianya," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7).

Selain pembangunan kampung nelayan, Dr. Iswadi juga menyoroti program modernisasi armada perikanan nasional yang menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern secara bertahap hingga 2028. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar penyediaan alat produksi, tetapi juga menjadi transformasi mendasar bagi struktur ekonomi nelayan yang selama ini masih didominasi armada tradisional.

"Membangun 1.582 kapal ikan modern dalam waktu dua sampai tiga tahun ke depan adalah keputusan besar yang menunjukkan kesungguhan pemerintah. Sebagian besar akan berkapasitas 30 gross ton, yang berarti nelayan kita didorong naik kelas, dari perikanan skala kecil menuju perikanan produktif yang mampu bersaing," katanya.

Ia menambahkan, penyaluran kapal melalui koperasi nelayan merupakan pendekatan yang tepat karena membuat distribusi bantuan lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Dr. Iswadi juga memberikan perhatian pada pola kelembagaan yang diterapkan pemerintah dalam program tersebut. Penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih dinilai mampu memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima nelayan.

"Yang paling saya apresiasi adalah pola kelembagaannya. Penyaluran bantuan melalui koperasi nelayan dan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih oleh Koperasi Desa Merah Putih adalah pendekatan yang sangat cerdas. Ini memastikan nelayan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan," ungkapnya.

Menurut Dr. Iswadi, pendekatan tersebut juga lebih akuntabel dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap potensi penyimpangan dibandingkan penyaluran bantuan secara langsung kepada individu.

Di sisi regulasi, ia menilai pemerintah turut memperkuat perlindungan terhadap awak kapal perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 mengenai perlindungan awak kapal perikanan.

"Ratifikasi Konvensi ILO 188 lewat Perpres 25 Tahun 2026 adalah langkah besar. Selama bertahun-tahun, awak kapal perikanan Indonesia bekerja tanpa payung hukum perlindungan yang setara dengan standar internasional. Presiden Prabowo mengubah itu dengan tanda tangan Perpres," ujarnya.

Dr. Iswadi menilai keberpihakan pemerintah terhadap nelayan juga tercermin dari target manfaat program yang disampaikan Presiden Prabowo, yakni menjangkau sekitar 6 juta nelayan atau lebih dari 20 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarganya.

Baca Juga: Prabowo: Sebetulnya PDIP Hatinya Sama dengan Kita

"Presiden berbicara tentang 6 juta nelayan yang hidupnya akan diperbaiki, dan lebih dari 20 juta jiwa rakyat Indonesia yang akan sejahtera bila kita hitung dengan anak dan istri mereka. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah komitmen politik yang berorientasi pada manusia," tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa konsep Ekonomi Biru tidak berhenti sebagai gagasan dalam dokumen perencanaan, melainkan telah diwujudkan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi armada perikanan, penguatan koperasi, serta penerbitan regulasi perlindungan awak kapal perikanan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan pelaksanaan visi pembangunan sektor kelautan yang dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.