'Mereka Seharusnya Malu', Pengamat Sebut Kabinet Bayangan Itu Badut

Kemunculan Kabinet Bayangan bentukan koalisi masyarakat sipil terus memicu pro dan kontra. Di satu sisi, inisiatif tersebut disebut sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan legitimasi politik maupun efektivitas keberadaannya.

Kritik keras kali ini datang dari pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah. Menurutnya, Kabinet Bayangan tidak memiliki dasar konstitusional maupun mandat langsung dari rakyat sehingga tidak berwenang menentukan arah kebijakan negara.

Amir menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hanya pemerintahan hasil pemilihan umum yang memiliki legitimasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, pelaksanaan program nasional tetap menjadi tanggung jawab Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Loyalis Anies Baswedan Mendadak Dipanggil KPK, Ternyata Gara-gara...

"Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan.

Menurut Amir, masyarakat saat ini lebih membutuhkan realisasi program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari dibandingkan manuver politik yang bersifat simbolis.

"Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para penggagas Kabinet Bayangan agar mempertimbangkan konsekuensi politik dari langkah yang mereka ambil. Amir menilai politik seharusnya menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar membangun panggung opini.

"Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," ujarnya.

Sebagai informasi, pembentukan Kabinet Bayangan diumumkan oleh koalisi masyarakat sipil baru-baru ini. Formasi tersebut menunjuk Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara dan melibatkan sejumlah akademisi serta profesional untuk mengisi berbagai posisi kementerian sebagai mitra kritis pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru menyampaikan sikap yang lebih terbuka terhadap pembentukan Kabinet Bayangan. Ia menegaskan pemerintah menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat selama kritik disampaikan secara objektif dan berbasis data.

Baca Juga: Hari-hari Pejabat Kena OTT, DPR: Biaya Politik Selangit, Gaji Kecil

"Saya menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia juga menilai pengawasan publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

"Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan," ujar dia.

Selain itu, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang terhadap kritik demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ungkapnya.