Golkar Sebut Biaya Politik Jadi Akar Korupsi Kepala Daerah, Minta Masuk Revisi UU Pilkada

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menanggapi usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta partai politik memperkuat pelatihan kader setelah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Menurutnya, persoalan utama justru berada pada tingginya biaya politik dalam sistem pemilihan kepala daerah saat ini.

Sarmuji menilai berbagai kasus korupsi kepala daerah tidak akan berhenti jika akar persoalannya belum diselesaikan. Ia mengatakan pembahasan solusi harus dimulai dari penyebab utama, bukan hanya langkah pencegahan di tingkat kaderisasi.

"Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Menurut Sarmuji, solusi yang tidak menyentuh sumber masalah hanya akan membuat kasus serupa terus berulang. Ia mengibaratkan penanganan tersebut seperti memberikan obat tanpa diagnosis yang tepat.

"Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang," ujar Sarmuji.

Ia menjelaskan Partai Golkar telah berulang kali memberikan imbauan, arahan, hingga instruksi kepada para kepala daerah dari partainya agar menjauhi praktik korupsi. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup selama penyebab mendasar belum dibenahi.

Karena itu, Sarmuji mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada turut memasukkan upaya penyelesaian terhadap persoalan biaya politik yang tinggi. Menurutnya, perubahan aturan menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

"Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh," kata Sarmuji.

Baca Juga: Hari-hari Pejabat Kena OTT, DPR: Biaya Politik Selangit, Gajinya Kecil

"Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan partai politik memperkuat sekolah partai dan meningkatkan proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah pada Pilkada. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali para calon pemimpin daerah agar memiliki integritas dan kapasitas yang lebih baik.