OJK Perkuat Peran di Sumatera Utara, Triyoga Laksito Resmi Jabat Kepala OJK Daerah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyegaran kepemimpinan di Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam prosesi yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/7), Triyoga Laksito resmi dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara. Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko. Triyoga menggantikan Khoirul Muttaqien yang mendapat penugasan baru di lingkungan OJK.

Menurut Hernawan, pergantian kepemimpinan tersebut bukan hanya rotasi jabatan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mandat OJK menjadi semakin luas. Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap lembaga tersebut juga meningkat, mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat perlindungan konsumen, hingga mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

"Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat," kata Hernawan.

Di tengah tantangan ekonomi global, Hernawan menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang baik. Kondisi tersebut juga tercermin di Sumatera Utara yang membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen pada triwulan I-2026 dengan dukungan kinerja sektor jasa keuangan yang tetap terjaga.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kepemimpinan OJK daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: OJK Defisit Rp2,31 Triliun di 2025, Pungutan Seret dan Beban Pajak Naik Jadi Penyebab

Selain itu, OJK juga mendorong penguatan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menilai kebijakan sektor jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Menurutnya, koordinasi yang erat antara OJK dan pemerintah daerah akan membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, petani, serta masyarakat yang terdampak bencana.

Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung akses pembiayaan.

Selain itu, Bobby mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Untuk mewujudkannya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan dinilai perlu terus diperkuat demi membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, efisien, dan berdaya saing.

Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Deputi Komisioner dan kepala departemen OJK, kepala OJK di wilayah Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Hernawan juga menghadiri seremoni topping off pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Tahapan tersebut menandai selesainya pekerjaan struktur utama bangunan hingga lantai tujuh dan menjadi tonggak penting dalam penguatan kapasitas kelembagaan OJK di daerah.

Baca Juga: OJK: SBN Tetap Dominasi Investasi Dana Pensiun Meski BI Rate Naik

Hernawan mengatakan pembangunan gedung baru tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fungsi OJK, baik dalam pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, maupun pengembangan sektor jasa keuangan.

"Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi akan menjadi pusat koordinasi dan kolaborasi yang memperkuat kehadiran OJK di daerah serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Gedung OJK Provinsi Sumatera Utara menjadi gedung ketujuh yang dibangun OJK dari lahan kosong. Bangunan tersebut mengusung konsep green building sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi dan literasi keuangan, memperluas perlindungan konsumen, sekaligus mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan industri jasa keuangan di Sumatera Utara.