DPR Desak Pemerintah Segera Tetapkan Tambahan TKD untuk 490 Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji ASN

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menetapkan keputusan terkait tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar gaji aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Kholid, percepatan penetapan tambahan TKD sangat penting untuk memastikan hak para ASN tetap terpenuhi serta mencegah terganggunya pelayanan publik di daerah.

"Gaji ASN itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditawar atau ditunda karena alasan anggaran. Guru, tenaga kesehatan, PPPK, semuanya menggantungkan hidupnya dari situ. Jangan sampai ada yang gajinya tidak dibayar tepat waktu," kata Kholid dalam keterangan tertulisnya.

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji ASN tidak hanya merugikan pegawai, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Kholid menjelaskan bahwa persoalan keterbatasan anggaran untuk membayar gaji ASN kini tidak lagi terjadi di beberapa wilayah saja, melainkan telah meluas hingga ratusan pemerintah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah apabila tidak segera ditangani pemerintah pusat.

"Ini bukan lagi persoalan satu-dua daerah. Karena skalanya sudah cukup luas dan bisa berdampak sistemik terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah," ujarnya.

Selain mendesak percepatan tambahan TKD, Kholid juga meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran secara cermat dengan memangkas belanja yang tidak menjadi prioritas dan menata ulang alokasi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Meski demikian, ia mengakui kemampuan fiskal sebagian daerah sangat terbatas sehingga langkah efisiensi saja tidak akan mampu menutup kebutuhan belanja pegawai.

Karena itu, Kholid meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menyelesaikan perhitungan kebutuhan tambahan TKD, melaporkannya kepada Presiden Prabowo serta memberikan kepastian kepada pemerintah daerah.

"Kami minta Pak Purbaya dan Pak Tito segera melaporkan hasil hitungannya kepada Presiden dan mengumumkan kepastiannya. Jangan sampai ASN di daerah menanggung akibat dari proses administrasi yang berlarut-larut," tuturnya.