BGN Pangkas Anggaran MBG, Guru Besar IPB Ungkap Menu Bergizi Rp7.000

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, serta skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan angka akhir kebutuhan anggaran belum dapat diumumkan. Namun, ia memastikan nilainya tidak lagi sebesar Rp268 triliun.

“Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” kata Agustina.

Salah satu komponen yang dievaluasi ialah insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal yang sama. Menurut Agustina, skema tersebut belum mencerminkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional setiap SPPG.

“Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujarnya.

Penghitungan ulang tersebut diarahkan untuk menata belanja MBG agar lebih proporsional dan tepat sasaran. Penyesuaian biaya operasional juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar tidak mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.

Di tengah pembenahan anggaran, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S. menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu cara menjaga kualitas menu MBG dengan biaya bahan baku yang terjangkau.

Menurut Hardinsyah, makanan bergizi tidak selalu membutuhkan bahan pangan mahal. Dengan komposisi menu dan pengadaan yang dikelola secara cermat, biaya bahan baku satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000.

“Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 sekilo, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” ungkap Hardinsyah.

Ia mencontohkan menu tersebut dapat dilengkapi sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu atau tempe.

“Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” jelasnya.

Satu potong tempe berukuran sekitar 40–50 gram diperkirakan berharga Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp7.000 per porsi.

Namun, Hardinsyah menegaskan angka tersebut hanya mencakup kebutuhan bahan pangan. Pelaksanaan MBG juga membutuhkan biaya bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi.

“Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” katanya.

Penggunaan bahan pangan lokal dinilai dapat mendukung efisiensi biaya program. Setiap daerah memiliki sumber protein, sayuran, dan buah yang dapat dimanfaatkan sesuai ketersediaan setempat.

“Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ujar Hardinsyah.

Baca Juga: BGN Ungkap Dugaan Penyebab 219 Siswa Keracunan MBG di Jayapura, Ini Sebabnya

Baca Juga: Jumlah Penerima MBG Berpotensi Menyusut, BGN Bersihkan 6 Juta Data Ganda

Baca Juga: BGN Hentikan Sementara Operasional 27 Dapur MBG di Banten, Ini Penyebabnya

Pemanfaatan bahan pangan lokal dan rantai pasok yang lebih pendek berpotensi menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar SPPG.

BGN kini menata kembali anggaran dan skema insentif MBG. Sementara itu, optimalisasi bahan pangan lokal menjadi salah satu pilihan untuk menjaga biaya bahan baku tanpa mengurangi kualitas gizi menu penerima manfaat.