'Jokowi Itu Masih Ngerasa Presiden, Prabowo Harus Batalkan Perjanjian dengan Elit'

Aktivitas politik Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai mantan Presiden RI tersebut belum sepenuhnya meninggalkan panggung kekuasaan, bahkan disebut masih menunjukkan sikap layaknya seorang presiden atau politisi yang aktif.

Rocky menilai berbagai manuver serta safari politik Jokowi di tengah masyarakat membuat publik menangkap kesan bahwa mantan Wali Kota Solo itu masih ingin mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan.

"Jokowi itu masih menganggap dirinya presiden atau politisi aktif. Padahal masyarakat berharap dia sudah di tingkat 'bertapa' atau menjadi figur moral," kata Rocky Gerung dalam tayangan YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: Pengamat: Sekalipun Ada Jokowi, PSI Agak Sulit Kalahkan PDIP

Menurut Rocky, setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Jokowi semestinya mengambil posisi sebagai figur moral yang memberikan keteladanan, bukan terus tampil seolah memiliki kendali atas dinamika pemerintahan.

Sorotan Rocky kemudian bergeser kepada Prabowo. Ia menilai Presiden perlu berani mengevaluasi kinerja para pembantunya dan tidak terus terikat pada kompromi politik yang dibuat di tingkat elite.

Salah satu langkah yang didorong Rocky adalah melakukan perombakan kabinet atau reshuffle apabila memang diperlukan. Ia juga mendesak Prabowo membatalkan berbagai perjanjian politik dengan elite yang dinilai berpotensi menghambat pemerintahan.

Baca Juga: Gibran Tak Salah? Pemerhati Pendidikan Justru Gugat Negara soal Penyetaraan Ijazah

Bagi Rocky, pergantian menteri bukan sekadar persoalan mengganti orang. Evaluasi tersebut diperlukan agar arah kebijakan pemerintah lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi bagian dari kompromi antarpartai politik pendukung.

Ia juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilainya lebih banyak berfungsi sebagai alat public relations (PR) untuk memamerkan keberhasilan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih serius mendengar serta mengolah aspirasi publik.

Karena itu, Rocky mendorong Prabowo memanfaatkan momentum evaluasi pemerintahan untuk membangun hubungan politik yang lebih langsung dengan masyarakat. Ia menyebut suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil perlu mendapat ruang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan.

"Perjanjian dengan elit harus dibatalkan supaya ada perjanjian baru dengan publik. Presiden harus mendengar suara akademisi, jurnalis, hingga kelompok sipil," tegasnya.