Rocky Gerung ke Kabinet Bayangan Era Prabowo: Lu Pro Kapitalis Kalau Lu Anti-Koperasi dan Anti-MBG

Pengamat Politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai kabinet bayangan di era pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan posisi ideologis dari kabinet bayangan yang baru muncul tersebut.

Menurut Rocky, kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penolakan, tetapi juga harus disertai kejelasan mengenai gagasan ekonomi dan sistem yang ingin ditawarkan sebagai alternatif.

Baca Juga: Terbongkar Kondisi Terkini Hubungan Jokowi dan Prabowo: Sudah di Titik 'Kill or to Be Killed'

“Coba tanya kepada Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan. Lu anti koperasi, lu anti Makan Bergizi Gratis (MBG)? Berarti lu pro kapitalis, lu pro individualis,” kata Rocky dalam kanal YouTube Total Politik, dikutip Jumat (14/8/2026).

Ia menilai kritik terhadap pemerintah tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi ideologis. Jika sebuah kelompok menentang kebijakan ekonomi yang mengedepankan pendekatan sosial, menurutnya, kelompok tersebut harus berani menunjukkan sistem ekonomi seperti apa yang menjadi pilihannya.

Bagi Rocky, persoalannya bukan sekadar apakah seseorang setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Yang lebih penting adalah kemampuan menawarkan alternatif yang konsisten.

Rocky melihat posisi kabinet bayangan seharusnya tidak berhenti sebagai kelompok yang mengawasi dan mengkritik pemerintah. Konsep shadow cabinet, menurut dia, memiliki fungsi lebih jauh karena kelompok tersebut idealnya mempersiapkan diri untuk mengambil alih pemerintahan apabila pemerintahan yang sedang berjalan gagal.

Sebelumnya, Kabinet Bayangan dibentuk Koalisi Masyarakat Sipil pada 27 Juli 2026. Gagasan tersebut ditujukan sebagai alternatif pengawasan dan penyeimbang terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Konsep Kabinet Bayangan sendiri terinspirasi dari praktik politik dalam sistem parlementer. Dalam praktik tersebut, kelompok oposisi membentuk kabinet bayangan yang berisi figur-figur untuk mengawasi kementerian sekaligus menjadi lawan tanding atau sparing partner bagi pemerintah.

Baca Juga: Tantangan Kubu Jokowi ke Dokter Tifa: Silakan Tidak Usah Hadir Saat Dipanggil, Kita Lihat Saja Nanti

Di Indonesia, konsep tersebut tidak secara otomatis memiliki kedudukan sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Namun, Pembentukannya bisa dilihat sebagai gerakan politik dan masyarakat sipil yang dapat digunakan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.