Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        RI Ketinggalan 20 Tahun Bahas UBI dan Pajak Progresif, Padahal Bisa Jadi Solusi MBG

        RI Ketinggalan 20 Tahun Bahas UBI dan Pajak Progresif, Padahal Bisa Jadi Solusi MBG Kredit Foto: Lestari Ningsih
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah justru boros anggaran dan tidak menyentuh akar persoalan.

        Selain MBG, Bhima menilai sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Universitas Republik Indonesia (URI), juga menyedot dana besar tanpa memberikan manfaat fundamental.

        "Kabinet yang ada sekarang melakukan berbagai pemborosan dalam bentuk MBG, dalam bentuk Kopdes, bahkan ada URI ya, Universitas Republik Indonesia, sekolah rakyat, dan lain-lain yang sebenarnya enggak perlu," kata Bhima, dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (14/8).

        "Tapi masyarakat kan harus dilihat, apa sih alternatif solusinya," imbuhnya.

        Sebagai tandingan, Bhima menawarkan pendekatan berbeda. Menurutnya, masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang masih banyak berada di bawah upah minimum.  Dengan begitu, warga bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya secara mandiri.

        "Bagaimana mereka yang bisa memberikan makanan bergizi kepada anak-anaknya, pendapatannya harus dijamin lebih tinggi dulu, di atas upah minimum misalnya," ucapnya.

        Bhima juga mendorong wacana penerapan Universal Basic Income (UBI) atau pendapatan dasar universal, di mana setiap warga negara memperoleh sejumlah uang secara cuma-cuma sebagai jaminan penghasilan. Ia menilai kebijakan ini lebih tepat sasaran dibanding program konsumtif. Selain itu, ia menekankan perlunya penerapan pajak progresif agar distribusi kekayaan lebih adil.

        Baca Juga: Bhima Yudhistira: Tanpa Kabinet Bayangan, Publik Dipaksa Tunduk Kebijakan Serampangan

        Menurut Bhima, Indonesia tertinggal jauh dalam membahas kebijakan progresif semacam ini. 

        "Kita tuh agak ketinggalan, mungkin 20 tahun, untuk bicara soal universal basic income, untuk bicara soal pajak progresif," tandasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: