Ketua MPR Minta Kritik Jangan Dipakai Merobek Persatuan

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan agar kritik tidak dijadikan alat untuk memecah persatuan bangsa. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus memberi ruang bagi perbedaan pendapat tanpa mengorbankan persaudaraan dan persatuan nasional. 

Ia menilai persatuan harus terus dirawat melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu, menjaga persatuan juga berarti menjaga keadilan dalam kehidupan berbangsa.

"Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu, menjaga persatuan berarti menjaga keadilan," kata Muzani, saat membuka Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia menegaskan kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh digunakan untuk merusak persatuan. Di sisi lain, persatuan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam perbedaan pendapat.

"Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan, sebaliknya persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat," ujarnya.

Dalam pidatonya, Muzani turut mengutip falsafah Jawa Nglurug Tanpo Bolo, Sekti Tanpo Aji-aji, Sugih Tanpo Bondho, Menang Tanpo Ngasorake sebagai pedoman dalam menjaga kehidupan berbangsa. Menurutnya, kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka bagi sesama anak bangsa.

Baca Juga: Di Sidang Tahunan MPR, Muzani Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina Tak Pernah Bergeser

Baca Juga: MPR Ingatkan MBG Bukan Bagi-Bagi Makanan, Tapi Investasi SDM Indonesia

"Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita pegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. 

Sebelumnya dalam pidato yang sama, Muzani juga mengingatkan pentingnya membangun budaya politik yang beradab di tengah perkembangan teknologi digital. Ia menilai kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab, sementara perbedaan pendapat tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina maupun menyebarkan kebencian.