Prabowo Utus Ketua MPR ke Iran, Wakil Ketua MPR Menyentil: Kayak Enggak Belajar Tata Negara Saja!

Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengutus Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk menghadiri upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuai kritik.

Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menilai penunjukan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan Indonesia.

Bambang Pacul menegaskan bahwa hubungan antara Presiden dan MPR RI sebagai sesama lembaga tinggi negara bersifat konsultatif, bukan instruktif atau hubungan perintah.

Menurutnya, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengutus pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

"Kayak enggak belajar tata negara saja lah," ujar Bambang Pacul saat diwawancarai wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Politikus senior PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, posisi Presiden dan Ketua MPR berada pada tingkat yang sejajar. Karena itu, hubungan antarpimpinan lembaga negara seharusnya berlangsung dalam koridor kemitraan.

"Bahwa Presiden dan Ketua MPR statusnya dalam rapat sifatnya konsultatif. Itu diberlakukan atas lembaga-lembaga tinggi negara. Kalau saling bertemu pimpinannya, itu rapatnya namanya rapat konsultasi. Jadi tidak memerintah, tetapi konsultatif," jelas Bambang Pacul.

Awal Mula Polemik Keberangkatan ke Iran

Kontroversi ini mencuat setelah Ketua MPR Ahmad Muzani melalui akun Instagram pribadinya mengumumkan bahwa dirinya diutus oleh Presiden Prabowo Subianto ke Iran. Muzani dijadwalkan berangkat mendampingi Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada Kamis, 9 Juli 2026.

Rencana keberangkatan tersebut sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Menlu Sugiono setelah mendampingi Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026).

"Kita berencana akan hadir. Rencananya berangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia bersama dengan Ketua MPR," kata Sugiono.

Meskipun misi diplomatik ini bertujuan menunjukkan duka cita serta menjaga hubungan bilateral Indonesia-Iran, keterlibatan Ketua MPR sebagai pihak yang disebut "diutus" oleh presiden memicu perdebatan di kalangan parlemen.