Prabowo Mau Ilmuwan hingga Pesepak Bola Punya Dua Paspor, DPR Diminta Ubah Aturan

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan penerapan skema kewarganegaraan ganda (dual citizenship) secara terbatas bagi talenta-talenta tertentu yang dinilai dibutuhkan Indonesia. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menarik kembali diaspora Indonesia sekaligus memperkuat daya saing nasional di berbagai sektor strategis.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

"Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwikewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki jutaan diaspora yang berkiprah di berbagai negara sebagai ilmuwan, dokter, insinyur, pakar artificial intelligence (AI), peneliti, pengusaha, seniman, atlet, hingga pesepak bola profesional. Banyak di antara mereka, kata dia, terpaksa berganti kewarganegaraan karena tuntutan pekerjaan, keluarga, maupun pengabdian profesional.

Pemerintah tidak ingin talenta terbaik bangsa harus memilih antara kesempatan berkarier di tingkat global dan mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," tegasnya.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah akan mengusulkan perubahan regulasi kepada DPR RI agar skema kewarganegaraan ganda secara terbatas dapat diterapkan. Prabowo menegaskan kebijakan itu tidak akan berlaku umum, melainkan diberikan secara selektif kepada individu yang memiliki kompetensi dan kontribusi strategis bagi kepentingan nasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memanggil pulang kemampuan terbaik diaspora Indonesia sekaligus membuka ruang bagi talenta unggulan untuk memperkuat pembangunan nasional.

"Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia," ujarnya.

Prabowo menegaskan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya angka pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan kualitas sumber daya manusia.

"Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat," katanya.

Baca Juga: Prabowo Sediakan Insentif Besar untuk Produksi Motor Listrik

Baca Juga: Prabowo Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan Untuk Mengejar Kekayaan Pribadi

Baca Juga: Prabowo Bongkar Borosnya Belanja Negara: Pengadaan Ditarget Hemat Rp360 Triliun

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak DPR RI, DPD RI, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, pekerja, petani, nelayan, hingga masyarakat untuk mengawal agenda pembangunan nasional.

Ia menegaskan setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat nyata, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong alih teknologi.

"Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban," tegas Prabowo.