Soal Kerusuhan di Puncak, Tokoh Pemuda Papua: Beri Akselerasi bukan Efisiensi

Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, persoalan keamanan dan pembangunan kembali mencuat di Tanah Papua. Sebanyak 11 kantor pemerintahan yang tersebar di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dibakar massa di tengah aksi protes terkait penyaluran dana desa.

Persoalan tersebut bermula setelah Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan dana desa tahap I pada Selasa (11/8/2026). Setelah penyaluran dilakukan, massa mendatangi dan membakar Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).

Kerusuhan di Kantor PMK kemudian memicu aksi susulan di sejumlah titik. Massa membakar sejumlah fasilitas pemerintahan, antara lain Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan.

Selain kantor pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga turut terbakar.

Menanggapi persoalan tersebut, Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan, S.Ak., menilai pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah dalam menerapkan kebijakan, terutama di Tanah Papua.

Menurut Natan, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pengurangan dana desa yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi anggaran.

“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi. Ini tanah Papua yang masih banyak sekali persoalan-persoalan, dari mulai sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, belum lagi konflik yang berkepanjangan antara negara dengan kelompok TPNPB,” ujar Natan, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang.

Natan mengatakan pemerintah perlu mencari solusi agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan persoalan baru di daerah. Ia menilai kondisi Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

“Dengan kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua yang disebabkan efisiensi, berarti pemerintah belum terfokus memperhatikan Papua sebagai wilayah yang perlu diakselerasi. Papua butuh akselerasi, bukan efisiensi,” katanya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Natan, pembangunan Papua perlu menjadi bagian penting dari kerangka pembangunan nasional agar manfaat kemajuan Indonesia dapat dirasakan secara lebih merata.

“Sebagai anak muda, saya tidak bisa menggambarkan Indonesia Emas seperti apa di 2045 jika pemerintah tidak memiliki framework mengakselerasi Papua untuk lebih berkembang. Karena jika Papua tidak diakselerasi, maka Indonesia Emas mungkin hanya akan dinikmati pulau-pulau di luar Papua, dan kebijakan efisiensi ini sudah menutup langkah akselerasi Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

Baca Juga: Dari Pedalaman Papua ke Tangerang, 65 Siswa Menempuh 7 Hari Demi Sekolah

Natan juga meminta pemerintah menjadikan momentum menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pembangunan Tanah Papua. Terlebih, menurut dia, polemik dan konflik di wilayah tersebut masih terus berlangsung.

“Saya menegaskan kembali untuk pemerintah pusat, jangan seenaknya dan tanpa pertimbangan dalam membangun Papua di tengah isu konflik yang masih tinggi dan selalu memperhatikan berbagai pertimbangan dalam membuat kebijakan. Karena politik anggaran bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas, tapi ini adalah ikatan penting dalam tenun kebangsaan Indonesia,” tutup Natan.