Megawati Sentil Hukum Indonesia Seperti Karet: Terserah Dah Kemauan Kalian

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan kritik tajam mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Ia menilai hukum dapat terasa seperti “karet” ketika penerapannya membuat pihak yang salah seolah bisa dibenarkan, sementara pihak yang benar justru dapat dipersalahkan.

Kritik tersebut disampaikan Megawati ketika berbicara mengenai pentingnya keadilan dalam melihat sebuah persoalan. Menurutnya, setiap pihak seharusnya diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan sebelum sebuah kesimpulan dibuat.

"Yang namanya hukum saya bilang kayak karet. Apa? Yang salah dibenarkan, hah? Yang benar disalahkan. Ya terserah saja dah. Kemauan kalian, nah gitu loh," kata Megawati, dikutip dari tayangan YouTube BPIP.

Baca Juga: 81 Tahun Merdeka, Megawati Bingung Indonesia Masih Goyang-Goyang

Megawati kemudian mengaitkan pandangannya tersebut dengan pengalaman keluarganya yang disebut kerap menghadapi berbagai tudingan. Ia mengatakan keluarganya selama ini tetap bersabar ketika menghadapi pernyataan yang dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan.

"Kami ini keluarga Bung Karno, kebayang tidak? Eh. Ini nggak bohong loh. Mau diomongin terus nanti ada buzzer yang mau melawan, saya panggil loh buzzer-nya. Betul loh," ujar Megawati.

Menurut Megawati, persoalan hukum maupun tudingan terhadap seseorang seharusnya tidak dilepaskan dari proses pembuktian. Ia menekankan pentingnya memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan posisi masing-masing sebelum suatu perkara dinilai.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menyinggung sejarah yang dialami ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno. Ia menyoroti status Bung Karno yang pernah dianggap bersalah oleh negara melalui TAP MPR pada masa Orde Baru.

Baca Juga: Megawati Ogah PDIP Ditawari Masuk Kabinet, Gerindra: Pak Prabowo Juga...

Megawati mempertanyakan dasar penetapan stigma tersebut lantaran menurutnya Bung Karno tidak pernah menjalani proses hukum untuk membuktikan benar atau tidaknya tudingan yang dilekatkan kepadanya.

"Loh, saya hitung ini cap itu 56 tahun loh melekat pada dirinya, padahal boleh cari ahli hukum di mana saja. Kalau Bung Karno itu pernah diiniin, diproses? Never," tegas Megawati.

Bagi Megawati, pengalaman tersebut menjadi gambaran betapa sebuah tudingan dapat melekat begitu lama ketika tidak disertai proses hukum yang menurutnya semestinya. Karena itu, ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak.