Dedi Mulyadi Sindir Sosok Feodalistik: Penjajah Emang Kejam, Tapi Sikap Menjajah Bangsa Sendiri...

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengingatkan bahaya munculnya mentalitas feodal di lingkungan birokrasi. Menurutnya, pejabat yang terus menuntut fasilitas dan menghabiskan anggaran untuk kepentingan seremonial justru dapat menciptakan bentuk “penjajahan” baru terhadap masyarakat.

Dedi bahkan membandingkan perilaku tersebut dengan sejarah kelam masa kolonial. Ia menilai penjajahan dari bangsa asing memang kejam, tetapi perilaku pejabat yang menggunakan kekuasaan untuk membebani rakyat sendiri tidak kalah buruk.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Kita Harus Malu ke Status Diri Sendiri, Tidak Terus-terusan Berpikir Naikkan Tunjangan

"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," ucap Dedi Mulyadi, dilansir Rabu (19/8/2026).

Dedi menilai kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk meninggalkan budaya feodal yang menempatkan pejabat sebagai kelompok yang harus selalu dilayani.

Menurutnya, birokrasi justru harus bergerak ke arah sebaliknya. Pejabat negara harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan anggaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dedi menyoroti kebiasaan sebagian pejabat yang masih berorientasi pada penambahan tunjangan dan fasilitas. Ia meminta pejabat melakukan introspeksi karena masih banyak warga yang menghadapi kemiskinan serta belum mendapatkan layanan dasar secara layak.

Ia juga meminta pengeluaran yang bersifat pribadi maupun tidak mendesak ditunda. Menurut Dedi, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat," ujarnya.

Dedi menyinggung pula berbagai kegiatan birokrasi yang menurutnya menyerap anggaran dalam jumlah besar, tetapi belum tentu menghasilkan dampak yang sepadan. Ia khawatir kebiasaan tersebut melahirkan birokrasi yang sibuk mengurus kenyamanan internal, sementara masyarakat di luar kantor pemerintahan masih menghadapi persoalan mendasar.

Dedi bahkan menyoroti kontras antara kemewahan kegiatan pejabat dan kondisi masyarakat yang dikunjungi.

"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari," tegasnya.

Karena itu, Dedi meminta jajarannya mengubah pola kerja yang terlalu mengutamakan atribut, fasilitas dan kegiatan seremonial. Ia ingin anggaran diarahkan secara lebih tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuknya terlihat dalam perayaan HUT ke-81 RI di Jawa Barat. Sejumlah pekerja dan kelompok masyarakat justru ditempatkan sebagai tamu VIP dalam upacara di Halaman Gedung Sate atau Pesanggrahan Pancarasa.

Petani, nelayan, pengemudi ojek online, petugas kebersihan hingga pekerja bangunan mendapatkan tempat khusus di bawah tenda. Sementara pejabat pemerintahan serta unsur tentara dan polisi berada di bagian depan area upacara.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP. Karena tenda hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol termasuk kuli bangunan,” ujar Dedi.

Baca Juga: Dibongkar Dedi Mulyadi, Prabowo Baru Membayar Rp19 Miliar dari Tunggakan Rp1,22 Triliun ke Jabar

Bagi Dedi, simbol tersebut ingin menunjukkan bahwa negara seharusnya hadir untuk menghormati masyarakat yang bekerja dan berkontribusi, bukan membangun jarak antara pejabat dengan rakyat.