Bahlil: Pembatasan Pertalite bagi Desil 9-10 Masih dalam Kajian

Pemerintah belum menetapkan aturan baru terkait pembelian Pertalite untuk masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

Bahlil menegaskan, selama belum ada keputusan resmi, penyaluran Pertalite masih mengikuti mekanisme yang berlaku saat ini.

"Pembatasan Pertalite sekarang masih dalam kajian. Kalau keputusan kajiannya belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Saat ini, kendaraan bus dan truk masih memiliki batas pembelian BBM hingga 200 liter per hari. Sementara kendaraan umum lainnya mendapatkan batas pembelian 50 liter per hari.

Rencana pembatasan tersebut sebelumnya muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah menata penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Kelompok desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Menurut Bahlil, subsidi BBM semestinya diprioritaskan bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

"Kalau desil 9 dan 10 itu seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi, masa kita mau pakai subsidi? Yang kaya-kaya, yang sudah mampu jangan mengambil hak rakyat," katanya.

Baca Juga: Bahlil Desak Pengusaha Percepat Pengembangan PLTP, Konsesi Jangan Mangkrak

Baca Juga: Prabowo Punya Target Berat Lifting Minyak 610 Ribu Bph, Strategi Bahlil Dinilai Tepat

Baca Juga: ESDM Buru Pemodal di Balik Penyelundupan Emas Ilegal, Tambang hingga Pengolahan Bakal Diperiksa

Muncul dari Pembahasan Pemerintah

Wacana pembatasan Pertalite untuk kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Purbaya dan Bahlil di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (11/8/2026).

Purbaya menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Kebijakan tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap.

Menurut Purbaya, penerapannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena pemerintah masih harus menyelesaikan kajian dan persiapan teknis.

Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan menjelang akhir 2026 atau sebelum memasuki 2027. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai waktu maupun mekanisme pembatasannya.

Dengan demikian, pembelian Pertalite bagi masyarakat masih menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini sampai pemerintah menetapkan kebijakan baru.