Kuota BBM Subsidi 2027 Turun Drastis, Pemerintah Ungkap Biang Keroknya

Kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2027 diproyeksikan turun drastis menjadi 20,09 juta kiloliter (KL). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kuota BBM subsidi tahun 2026 yang mencapai sekitar 48 juta KL.

Kementerian Keuangan mengungkap rencana pengendalian penyaluran BBM subsidi menjadi salah satu penyebab penurunan tersebut. BBM jenis Pertalite menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam rencana pengendalian pemerintah.

Plt Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan pembahasan mengenai pengendalian subsidi telah dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membicarakan rencana tersebut.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," beber Ferry di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Ferry menyebut rencana pengendalian penyaluran Pertalite menjadi salah satu dasar penurunan subsidi BBM pada tahun depan. Pemerintah ingin memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tuturnya menegaskan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah mengungkap rencana pembatasan pembelian Pertalite. Kebijakan tersebut diarahkan agar subsidi BBM lebih banyak diterima masyarakat yang membutuhkan.

Purbaya mengatakan pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi Pertalite. Dia juga memastikan kebijakan tersebut tidak akan menaikkan harga Pertalite.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Pemerintah juga tengah menyiapkan teknologi untuk mendukung pembatasan pembelian Pertalite. Pertamina disebut telah melakukan riset mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk memastikan BBM subsidi tersalurkan kepada kelompok yang berhak.

Purbaya mengatakan pembatasan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan melihat dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi sebelum menerapkan pembatasan secara lebih luas.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan rencana tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang memenuhi kriteria.

Baca Juga: Bahlil: Pembatasan Pertalite bagi Desil 9-10 Masih dalam Kajian

Bahlil menilai kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak semestinya menerima subsidi. Dia menyoroti kelompok desil 9 dan 10 yang masih dapat menikmati subsidi Pertalite.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.