Prabowo Akui Pakai Gaya Micromanager, Anies Baswedan Contohkan Kesalahan Manajemen MBG

Anies Baswedan menilai seorang presiden seharusnya tidak terjebak dalam mikro-manajemen ketika menjalankan program-program pemerintah. Menurutnya, kepala pemerintahan perlu memberikan arah dan tujuan yang jelas, lalu memberi ruang kepada teknokrat dan birokrasi untuk merancang solusi hingga tahap teknis.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas pelaksanaan program-program besar pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) dalam obrolan di kanal Youtube NOTASLIMBOY TV yang tayang pada 12 Agustus 2026.

Pandangan Anies tersebut menarik mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto pernah mengaku sebagai pemimpin yang terjun langsung atau hands-on dalam mengelola pemerintahan.

"Dan juga seperti yang Anda ketahui, saya adalah manajer yang terjun langsung (hands-on). Menteri-menteri saya menuduh saya sebagai micromanager. Ya, saya akui saya seorang micromanager," kata Prabowo saat menghadiri Business Forum Japan-Indonesia di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Prabowo saat itu mengatakan dirinya terus memonitor kinerja para menteri, termasuk menelepon mereka pada dini hari. Ia juga mengaku merasa kasihan ketika ada menterinya yang sampai pingsan di depan umum.

Berbeda dari pendekatan tersebut, Anies berpandangan bahwa presiden idealnya tidak merancang sebuah program hingga ke level teknis.

Menurut dia, pemimpin yang memberikan instruksi terlalu detail justru berpotensi membuat jajaran di bawahnya menjadi pasif. Ketika pimpinan sudah menentukan solusi dari awal hingga akhir, bawahan cenderung hanya menjalankan perintah meskipun mengetahui adanya celah atau persoalan dalam kebijakan tersebut.

Anies menilai kultur birokrasi juga membuat pejabat yang berada di bawah pimpinan enggan memberikan koreksi. Mereka yang telah lama bekerja dalam birokrasi, menurutnya, bisa memilih untuk tidak membantah keputusan atasan demi menjaga posisi.

Untuk menghindari kondisi tersebut, Anies menawarkan pendekatan yang disebutnya sebagai macro question atau pertanyaan strategis.

Anies memberikan contoh pendekatan tersebut dalam pelaksanaan program MBG.

Menurut dia, presiden tidak perlu menentukan secara langsung bagaimana dapur umum dibangun atau bagaimana distribusi makanan dilakukan. Presiden cukup menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan meminta jajaran terkait mencari cara terbaik untuk mewujudkannya.

"Saya ingin semua anak Indonesia sarapan pagi sebelum sekolah, sehingga mereka tidak kelaparan saat belajar. Bagaimana caranya? Sebulan lagi kembali dengan solusi," ujar Anies mencontohkan.

Dengan pertanyaan tersebut, teknokrat dan birokrasi memiliki ruang untuk menyusun berbagai alternatif berdasarkan keahlian dan kondisi di lapangan.

Hal serupa, kata Anies, dapat diterapkan pada program Koperasi Desa. Ia menilai kondisi setiap daerah tidak sama sehingga pendekatan yang seragam belum tentu menjadi solusi.

Daripada menentukan bentuk fisik koperasi secara seragam, presiden menurut Anies dapat mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, misalnya bagaimana memastikan setiap petani dan nelayan memiliki tabungan.

Dari pertanyaan tersebut, teknokrat dan pemerintah daerah dapat mencari solusi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Di daerah tertentu, misalnya, solusi dapat berupa kapal atau cool storage untuk mendukung nelayan, sementara wilayah pertanian mungkin membutuhkan lumbung atau silo untuk menyimpan hasil panen.

Anies kemudian mengibaratkan seorang pemimpin negara sebagai dirigen dalam sebuah orkestra.

Seorang dirigen, menurut dia, tidak perlu turun tangan memainkan setiap alat musik meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tugasnya adalah memastikan seluruh pemain mengikuti partitur dan menghasilkan pertunjukan yang harmonis.

Baca Juga: Banyak Pihak Beda Kepentingan dengan Prabowo? Anies: Presiden Bisa Mematikan atau Menghidupkan Faksi

Dalam konteks pemerintahan, Anies mengatakan presiden perlu menyusun "partitur" berupa nilai-nilai atau values yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah menetapkan tujuan dan nilai tersebut, presiden dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan strategis kepada kementerian dan lembaga terkait. Dengan pendekatan itu, teknokrasi, birokrasi, dan para pakar memiliki ruang untuk merancang solusi yang dinilai paling efektif, efisien, dan transparan.

Bagi Anies, pembagian peran tersebut penting agar pemimpin tetap memegang kendali atas arah pemerintahan tanpa harus mengambil alih seluruh pekerjaan teknis yang seharusnya dikerjakan oleh jajaran di bawahnya.