Airlangga Ungkap Tantangan RI Menuju Pertumbuhan 6%

Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 6% hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi tantangan di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian perdagangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang tumbuh 5,45% menjadi modal penting untuk melanjutkan akselerasi. Namun, pemerintah harus bekerja lebih keras agar laju pertumbuhan bisa menembus level yang lebih tinggi.

"Semester I ini kita tumbuh 5,45%, dan ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir, termasuk di antara negara G20. Jadi menjelang sampai akhir tahun Bapak Presiden meminta kita mendorong supaya mendekati 6% di akhir tahun," ujar Airlangga dalam SUAR Forum 2026 di Kabupaten Tangerang, dikutip Minggu (23/8/2026).

Menurut Airlangga, tantangan terbesar datang dari kondisi global yang belum sepenuhnya stabil. Konflik geopolitik, dinamika Selat Hormuz, serta perang dagang berpotensi menahan arus perdagangan dan investasi.

Meski demikian, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Kondisi fiskal tetap terjaga dengan pendapatan negara yang tumbuh 21,3% secara tahunan, belanja meningkat 18,2%, dan defisit anggaran berada di level 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk menutup jarak menuju pertumbuhan 6%, Airlangga menyebut pemerintah akan mengandalkan penguatan investasi, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, serta ekspor bernilai tambah.

"Investasi harus tumbuh lebih tinggi dari PDB. Kita harus masuk ke proyek-proyek yang memberikan nilai tambah tinggi dan menggunakan rantai nilai dalam negeri," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan enam mesin pertumbuhan baru untuk menjaga momentum ekonomi. Pertama, percepatan hilirisasi melalui 26 proyek groundbreaking yang diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Kedua, penguatan ketahanan energi melalui program B50 yang mulai berjalan sejak 1 Juli 2026. Pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem bulion dan bank emas dengan pengelolaan sekitar 179 ton emas senilai Rp360 triliun.

Mesin pertumbuhan lainnya mencakup pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia, pengembangan digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI), serta penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Di sisi konsumsi masyarakat, pemerintah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui penurunan bunga PNM Mekaar bagi perempuan pelaku usaha dari 18% menjadi 8% untuk pinjaman Rp0-Rp15 juta.

Baca Juga: Iran Ancam Negara yang Ikut Perang Ekonomi AS: Akan Kami Anggap Musuh

Baca Juga: Reforma Agraria di Cianjur: 980 Hektar Lahan Jadi Sumber Nilai Ekonomi Baru

Baca Juga: Airlangga Ungkap Pembatasan BBM Subsidi Sasar Jenis Kendaraan

Pemerintah juga memperluas program magang bagi lulusan baru dan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya menjaga daya beli sekaligus membuka lapangan kerja.

Sementara dari sisi perdagangan global, Indonesia terus memperluas kerja sama ekonomi. Hingga saat ini, RI telah meratifikasi 25 perjanjian dagang dan masih merundingkan 13 perjanjian lainnya. Proses aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga telah mencapai sekitar 75%.

Airlangga menegaskan, kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha, serta penguatan sektor produktif menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Dengan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan fiskal yang prudent, kebersamaan antara Pemerintah dan dunia usaha, kami ingin mendorong bahwa ke depan kita bisa menjaga ketahanan perekonomian dan juga mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif," pungkas Airlangga.