Tekankan Teknologi Tepat Guna, PERURI Perkuat Ekosistem Digital Pemerintahan Lewat GPFE 2026

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) terus memperkuat perannya dalam mendorong percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Langkah tersebut diwujudkan melalui partisipasi strategis dalam 11th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2026 yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada 5–7 Agustus 2026.

GPFE 2026 menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah sebagai pengguna barang dan jasa dengan pelaku usaha sebagai penyedia. Forum tersebut mendorong terciptanya ekosistem pengadaan pemerintah yang lebih transparan, adaptif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna.

Penyelenggaraan GPFE 2026 mendapat dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian UMKM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah lainnya.

Dalam ajang tersebut, PERURI tidak hanya memperkenalkan kapabilitas solusi dan layanan digital yang dimilikinya. Perusahaan juga mengambil peran sebagai narasumber untuk berbagi perspektif mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam membangun proses pemerintahan yang lebih aman, terintegrasi, dan tepat guna.

PERURI menilai transformasi digital pemerintahan perlu diawali dengan pemahaman menyeluruh terhadap kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta karakteristik layanan publik. Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi diharapkan tidak sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah.

Pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan juga dinilai dapat meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Transformasi digital pemerintahan perlu dibangun berdasarkan kebutuhan yang jelas serta solusi yang tepat guna. Teknologi juga diharapkan mampu menghadirkan kemudahan yang dapat memperkuat kepercayaan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh pemerintah, industri dan seluruh warga negara,” ujar Fiandy Fathoni, Head of Marketing and Performance Insight Department PERURI.

Langkah tersebut sejalan dengan mandat PERURI sebagai GovTech Indonesia dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Mandat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam menjalankan mandat tersebut, PERURI terus mengembangkan ekosistem layanan digital yang mencakup berbagai kebutuhan pemerintahan. Ekosistem tersebut diarahkan untuk mendukung keterpaduan akses, identitas, data, hingga kebutuhan operasional pemerintahan.

Bagi masyarakat, pengembangan ekosistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik berbasis identitas digital sekaligus mendukung pengelolaan dokumen yang lebih terintegrasi.

Melalui keikutsertaannya dalam GPFE 2026, PERURI juga memperluas ruang kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengadaan dan layanan pemerintahan agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

 menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan solusi digital yang aman, terintegrasi, dan terpercaya guna mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.