Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Zelensky Tolak Pemilu di Tengah Perang, Sebut Bisa Jadi 'Bencana' bagi Ukraina

        Zelensky Tolak Pemilu di Tengah Perang, Sebut Bisa Jadi 'Bencana' bagi Ukraina Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina.

        "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," tegas Zelensky dalam pernyataannya, Minggu (23/8).

        Pernyataan tersebut muncul empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar. Fedorov meminta rakyat Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilih meski perang masih berlangsung.

        "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov.

        Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak perlu takut membahas pemilu di masa perang. Ia mempertanyakan tujuan perjuangan Ukraina jika kebebasan menyampaikan gagasan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan.

        Ukraina memberlakukan undang-undang darurat militer sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama status darurat militer masih berlaku.

        Desakan Fedorov dinilai menjadi salah satu tantangan politik terbesar terhadap Zelensky sejak perang dimulai. Mantan menteri tersebut juga menyinggung dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Zelensky.

        Baca Juga: Zelenskyy Minta AS Damaikan Ukraina dan Rusia

        Zelensky sebelumnya memecat Fedorov pada pertengahan Juli. Pemecatan itu terjadi setelah perselisihan berkepanjangan antara Fedorov dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi.

        Selama menjabat sebagai menteri pertahanan, Fedorov disebut berperan memperkuat kemampuan militer Ukraina. Ia juga meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah Rusia dan mendorong pengembangan persenjataan dalam negeri.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Christian Andy
        Editor: Christian Andy

        Bagikan Artikel: