Kerahkan 17 Helikopter dan 1.500 Prajurit, IBSW Apresiasi Langkah Prabowo Tangani Karhutla

Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.

Apresiasi tersebut disampaikan Chairman IBSW Nova Andika menyusul instruksi Prabowo untuk menambah kekuatan pemadaman melalui pengerahan lebih dari 17 helikopter water bombing serta sekitar 1.500 prajurit TNI dari luar Kalimantan.

Menurut Andika, keputusan tersebut menunjukkan respons pemerintah terhadap situasi karhutla yang berpotensi meluas dan berdampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.

“IBSW mengapresiasi langkah konkret Presiden Prabowo dalam menangani karhutla. Penambahan armada helikopter water bombing dan pengerahan personel TNI menunjukkan respons pemerintah yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan di lapangan,” ujar Andika dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Sebelumnya, Prabowo terbang ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk memimpin langsung penanganan karhutla.

Sepulang dari Kalimantan, Prabowo menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat tersebut berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/8/2026) malam.

Rapat dihadiri sejumlah menteri dan petinggi TNI, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M Tonny Harjono.

IBSW menilai strategi pemadaman melalui udara dan darat penting untuk mempercepat pengendalian titik api, terutama di wilayah yang sulit dijangkau personel dan kendaraan pemadam dari darat.

Berdasarkan informasi pemerintah, tambahan lebih dari 17 helikopter water bombing diperintahkan untuk memperkuat armada yang sebelumnya telah berada di Kalimantan. Selain itu, sekitar 1.500 prajurit TNI atau setara tiga batalyon dari luar Kalimantan dikerahkan untuk membantu menangani titik api yang masih tersebar.

“Karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat, koordinasi lintas lembaga, serta kehadiran personel yang memadai di lapangan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi,” kata Andika.

Meski demikian, Andika menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman. Pemerintah juga perlu memastikan pencegahan, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap dan pencemaran udara berjalan secara bersamaan.

“Pemadaman adalah langkah darurat, tetapi pencegahan dan penegakan hukum harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Jangan sampai setelah api padam, persoalan yang sama kembali terjadi pada musim berikutnya,” tegasnya.

IBSW juga mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap titik api dapat segera ditangani dan potensi perluasan kebakaran diminimalkan.

Selain pemadaman, pemerintah juga dinilai perlu memperhatikan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat serta memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

Baca Juga: Dicari Intelijen, Prabowo Ancam Perusahaan Picu Karhutla

“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan, informasi yang jelas, serta akses terhadap layanan kesehatan apabila mengalami dampak asap karhutla,” ujar Andika.

IBSW berharap langkah cepat pemerintah dapat mempercepat pemadaman titik api di Kalimantan sekaligus menjadi momentum untuk membangun sistem penanganan karhutla yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“IBSW mendukung setiap langkah pemerintah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dari hulu hingga hilir,” pungkas Andika.