Menteri Lingkungan Hidup Siap Terima Bantuan Negara Luar Padamkan Karhutla

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, membuka peluang bagi negara luar untuk turut membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera. 

Jumhur mengatakan, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang turut terdampak asal karhutla. 

Sebagai contoh, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, dan Thailand telah memiliki kerangka kerja sama melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Hanya saja, kolaborasi tersebut masih butuh diperkuat dari sisi teknis. 

"Kita sudah ada komitmen-komitmen, tapi memang belum sangat teknis. Nah, untuk cara teknisnya itu mungkin di waktu-waktu ke depan ini," ujar Jumhur saat ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Jumhur juga menyampaikan, kerja sama dengan negara tetangga seperti Malaysia masih sebatas saling melaporkan perkembangan penanganan karhutla. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut bisa diperkuat dengan langkah mitigasi. 

"Langkah ke depannya besok akan pada tindakan mitigasi. Nah, kemarin tidak sampai tindakan mitigasi, kerjasama mitigasinya masih belum. Jadi cuma saling melaporkan saja," tutur dia. 

Baca Juga: Karhutla Bakal Dibereskan dalam 2 Minggu, Ini Kata Prabowo

Baca Juga: Malaysia Siap Bantu Indonesia Padamkan Karhutla, Tapi Ada Syaratnya

Baca Juga: Kata Airlangga Soal Penanganan Asap Karhutla Lintas Negara

Selain itu, Jumhur juga membuka peluang bagi Malaysia dan negara tetangga lainnya untuk ikut membantu penanganan karhutla. Terlebih ada beberapa perusahaan asal Malaysia dan Singapura yang punya bisnis perkebunan kelapa sawit, sekaligus hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia.

"Kalau ternyata dia menawarkan dan itu baik ya boleh-boleh saja. Kan banyak perusahaan, banyak perusahaan Malaysia juga, perusahaan Singapura, perusahaan mana-mana yang memegang sawit, pegang HTI di Indonesia, jadi boleh-boleh saja," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Jumhur turut membuka kemungkinan jumlah perusahaan yang diduga bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan bertambah, dari empat menjadi tujuh perusahaan. 

"Mungkin ada tujuh nanti itu," ucap dia.