Golkar Soroti Jokowi dan Budi Arie: Itu Mengarah ke Hal yang Sangat Mengerikan

Partai Golkar secara tegas memastikan akan menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran hingga masa jabatan berakhir pada 2029.

Sikap keras ini dikeluarkan merespons munculnya wacana "percepatan politik" yang baru-baru ini dilontarkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memastikan partainya tidak akan menoleransi langkah apa pun yang melenceng dari aturan tata negara.

Ia mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional memiliki jalur mutlak melalui konstitusi, yakni lewat mekanisme pemilihan umum lima tahunan.

"Jika ada pihak yang mencoba melakukan pengkhianatan atau pelanggaran terhadap konstitusi, Golkar tentu akan berdiri paling depan sebagai pembela konstitusi," tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Sikap siaga Golkar ini dipicu oleh bobot politis dari pernyataan Budi Arie. Doli menyoroti bahwa wacana percepatan politik itu diucapkan langsung oleh Budi Arie saat duduk berdampingan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kapasitas Budi Arie yang merupakan tokoh partai, mantan menteri, sekaligus pemimpin organisasi relawan besar, membuat wacana tersebut tidak bisa sekadar dianggap sebagai angin lalu.

"Saya jujur kaget mendengar pernyataan Pak Budi Arie, terlebih hal itu disampaikan di samping Pak Jokowi. Mengingat rekam jejak beliau di kabinet dan partai politik, ucapan ini tentu memiliki makna tersendiri," ungkap mantan Ketua Komisi II DPR tersebut.

Untuk mencegah kegaduhan politik di tengah transisi dan awal masa pemerintahan baru, Golkar mendesak adanya klarifikasi segera dari pihak Budi Arie.

Tanpa adanya penjelasan yang transparan terkait maksud "percepatan politik" tersebut, bola liar di masyarakat dikhawatirkan akan membesar.

Doli memperingatkan, narasi tanpa arah yang jelas sebelum jadwal resmi Pemilu 2029 dapat memicu interpretasi publik yang sangat serius, termasuk dugaan adanya manuver makar terhadap pemerintahan yang sah.

"Kalau tidak segera diklarifikasi, jangan salahkan jika masyarakat menafsirkan hal tersebut ke arah yang sangat mengerikan, termasuk upaya makar dan pengkhianatan konstitusi," tutupnya.