Takut Didata Berujung Pajak? BPS Jelaskan Tujuan Sensus Ekonomi 2026

Masyarakat yang didatangi petugas Sensus Ekonomi 2026 tidak perlu khawatir data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pendataan tersebut ditujukan untuk kebutuhan statistik dan bukan untuk menarik pajak dari masyarakat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kerahasiaan informasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian yang dijamin dalam proses sensus. Ia juga memastikan data yang dikumpulkan petugas tidak memiliki kaitan dengan urusan perpajakan.

“Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan,” tegas Amalia kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Penegasan tersebut disampaikan Amalia setelah melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani. Pendataan berlangsung di Rumah Dinas Ahmad Muzani, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan.

Menurut Amalia, masyarakat juga tidak harus selalu menjawab pertanyaan sensus secara langsung kepada petugas. BPS menyediakan pilihan pengisian kuesioner secara mandiri melalui layanan online yang dapat diakses masyarakat.

Masyarakat yang ingin menggunakan metode tersebut dapat meminta tautan kuesioner kepada petugas BPS ketika proses pendataan berlangsung. Dengan begitu, responden dapat mengisi sendiri informasi yang dibutuhkan tanpa harus menjawab seluruh pertanyaan secara langsung kepada petugas.

“Untuk yang masyarakat, yang memang ingin mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan kuesioner online dengan link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang, supaya kalau ingin mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas, ada yang kita sebut dengan kuesioner online,” pungkasnya.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri telah berlangsung sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kegiatan usaha yang dilakukan dari rumah.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebelumnya menjelaskan bahwa perkembangan pola kerja dan usaha membuat batas antara rumah tinggal dan tempat usaha semakin sulit dibedakan. Karena itu, aktivitas ekonomi yang berlangsung di rumah juga perlu masuk dalam pendataan.

“Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik,” ungkap Sonny dalam acara detikpagi.

Sonny menegaskan pendataan terhadap rumah tangga dilakukan untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Dengan cara tersebut, BPS ingin memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, BPS menyasar dua kelompok responden. Kelompok pertama adalah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta aktivitas usaha dengan bangunan fisik yang jelas, sedangkan kelompok kedua adalah keluarga yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Prabowo Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Bukan Untuk Mengejar Kekayaan Pribadi

“Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas. Dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga,” jelas Sonny.

Dengan penjelasan tersebut, BPS kembali menekankan bahwa keberadaan petugas di rumah maupun tempat usaha merupakan bagian dari proses pemetaan aktivitas ekonomi nasional. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.

Bagi masyarakat yang masih ragu memberikan informasi, BPS meminta responden tidak khawatir terhadap penggunaan data tersebut. Selain menjamin kerahasiaan, BPS juga memberikan opsi pengisian kuesioner secara mandiri sebagai bagian dari proses Sensus Ekonomi 2026.