DP 0% Motor Listrik Menggiurkan, Tapi Cicilan Bisa Bikin Dompet Menjerit

Skema uang muka atau down payment (DP) 0% untuk pembelian motor listrik dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik. Namun, skema tersebut juga berpotensi meningkatkan beban cicilan karena konsumen harus membiayai pokok pinjaman yang lebih besar.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan penghapusan uang muka dapat menurunkan hambatan finansial awal masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik.

“Menurut saya DP 0% ini akan menurunkan hambatan finansial awal bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan BBM ke motor listrik. Selain itu juga Memberikan opsi kepemilikan kendaraan yang inklusif bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” ujar Esther kepada Warta Ekonomi, Jumat (28/8/2026).

Menurutnya, kebijakan DP 0% tidak serta-merta menghilangkan beban pembiayaan konsumen. Pasalnya, tanpa uang muka, nilai pokok pinjaman yang harus dibayarkan melalui cicilan menjadi lebih besar.

“Namun di sisi lain, dengan DP 0% berarti pokok pinjaman yang lebih besar akibat tanpa DP membuat beban angsuran per bulan menjadi lebih tinggi,” katanya.

Skema DP 0% menjadi salah satu opsi pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Bagi industri pembiayaan, kebijakan tersebut berpotensi membuka pasar baru seiring meningkatnya permintaan terhadap kendaraan listrik.

Namun, Esther menilai dukungan pembiayaan perlu diikuti kesiapan ekosistem. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah infrastruktur pengisian daya agar penggunaan motor listrik dapat berjalan optimal.

“Menurut saya selain subsidi harus disiapkan infrastruktur seperti charging area jangan sampai mogok di jalan,” ujarnya.

Wakil Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Niko Kurniawan mengatakan skema DP 0% dapat menjadi peluang bagi industri pembiayaan untuk memperluas penetrasi pembiayaan kendaraan listrik.

Meski demikian, pertumbuhan pembiayaan perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari nilai jual kembali kendaraan hingga kondisi baterai dan infrastruktur.

“Selain itu, beberapa faktor seperti perkembangan nilai jual kembali kendaraan listrik, harga dan usia pakai baterai, ketersediaan infrastruktur pengisian daya, serta konsistensi kebijakan dan insentif pemerintah juga akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan pembiayaan kendaraan listrik yang sehat dan berkelanjutan,” tuturnya.

Di sisi fiskal, pemerintah menyiapkan anggaran Rp3 triliun untuk program insentif motor listrik produksi dalam negeri. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target program hingga 1 juta unit motor listrik.

Baca Juga: Lihat Peluang dari DP 0% Motor Listrik, Namun Adira Wanti-wanti Soal NPL

Baca Juga: Jurus Prabowo Goda Rakyat Pakai Motor Listrik: Bisa Tukar Tambah, DP 0% hingga Hemat 70%

Baca Juga: Minat Motor Listrik Sepi, Danantara Siapkan Skema DP 0%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan setiap unit motor listrik akan mendapatkan insentif Rp3 juta. Dengan target hingga 1 juta unit, total kebutuhan anggaran mencapai Rp3 triliun.

“Kalau 1 juta (motor) itu (insentif) Rp3 juta. Anggarannya Rp3 triliun. Saya pikir sampai akhir tahun bisa 100 ribu (kapasitas produksi motor listrik nasional),” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dengan demikian, kombinasi insentif pemerintah dan skema pembiayaan DP 0% berpotensi mempercepat penetrasi motor listrik. Namun, pertumbuhan tersebut tetap bergantung pada kemampuan konsumen membayar cicilan serta kesiapan ekosistem kendaraan listrik.