Prabowo Disebut Sedang Batasi Ruang Gerak PSI Biar Tak Jadi Partai Besar

Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang mengutip petuah Jawa "Lamun sira sakti ojo mateni" (Jika kamu sakti, jangan membunuh/menjatuhkan) dalam acara di Kebumen, Jawa Tengah, Minggu (30/8/2026), menuai beragam reaksi. Salah satu sorotan tajam datang dari Advokat Ahmad Khozinudin.

Melalui catatan opininya, Ahmad menilai petuah yang dilontarkan Jokowi agar pemegang kekuasaan tidak menggunakan jabatannya untuk mencelakakan orang lain tersebut justru kontradiktif dengan rekam jejak kepemimpinannya selama 10 tahun terakhir.

Dalam pandangan Ahmad Khozinudin, terdapat sejumlah peristiwa kelam di era pemerintahan Jokowi yang justru merugikan masyarakat. Ia mengibaratkan sikap Jokowi saat ini seperti peribahasa Melayu "Buruk Muka Cermin Dibelah" atau tidak mau berintrospeksi.

Ahmad secara lugas menyoroti beberapa insiden besar yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi, antara lain:

Tragedi Kemanusiaan: Tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban jiwa, rentetan kematian petugas KPPS pada Pilpres 2019, hingga insiden KM 50 yang menewaskan 6 laskar FPI.

Pembubaran Ormas: Tindakan tegas pemerintah di era Jokowi yang membubarkan eksistensi organisasi massa Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui tangan Menko Polhukam saat itu, Wiranto, serta Front Pembela Islam (FPI) di era Mahfud MD.

Menurut Ahmad, HTI dan FPI sebelumnya tidak pernah bermasalah, bahkan kerap bersinergi dalam kegiatan sosial maupun penyampaian pendapat yang tertib di era pemerintahan Presiden SBY.

Lebih lanjut, tulisan Ahmad Khozinudin juga menganalisis dinamika politik terkini antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Ia menafsirkan bahwa saat ini kubu Jokowi mungkin merasa ruang gerak politiknya sedang dibatasi atau "dimatikan".

Ahmad mencontohkan beberapa indikasi dinamika politik tersebut, seperti pemberhentian tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan Jokowi, seperti Budi Arie Setiadi.

Selain itu, Prabowo melakukan pembiaran terhadap serangan politik yang masif mengarah ke Jokowi dan keluarganya, termasuk polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai wajar jika Prabowo mempraktikkan langkah politik yang tegas, mengingat Prabowo pernah menyebut Jokowi sebagai guru politiknya.

Menutup kritiknya, Ahmad menyebut bahwa situasi politik yang dialami Jokowi dan keluarganya saat ini, mulai dari ruang gerak membesarkan PSI yang terbatas hingga rentetan serangan politik merupakan konsekuensi dari hukum sebab-akibat.

"Ini namanya memetik hasil perbuatannya sendiri," pungkas Ahmad.