Masyarakat Ingin Prabowo Lakukan Reshuffle: Kabinet Sekarang Gagal Jalankan Visi-Misi Presiden

Masyarakat Indonesia ternyata menginginkan adanya perombakan kabinet alias reshuffle untuk dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini terekam dalam survei terbaru Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan 51,9 persen publik menyatakan perlu dilakukan reshuffle kabinet. Sementara itu, 27,9 persen responden menilai tidak perlu ada perombakan dan 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Baca Juga: Soal Pembahasan Gibran-Dedi Mulyadi di Solo, PSI: Pak Jokowi Cuma Menitipkan agar Kami Lebih Cepat

“Publik Indonesia, masyarakat, mayoritas 51,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet. Hanya 27 yang menyatakan tidak perlu,” kata Hanta, dikutip Selasa (1/9/2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan perubahan kabinet bukan sekadar wacana yang berkembang di kalangan elite politik. Data Poltracking menunjukkan dorongan tersebut juga muncul dari mayoritas masyarakat yang menjadi responden.

Poltracking juga menemukan persoalan kinerja menjadi alasan paling dominan. Sebanyak 55,5 persen publik yang menginginkan reshuffle menilai ada menteri dengan kinerja yang kurang memuaskan.

Selain persoalan kinerja, 10 persen responden menilai terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya. Sementara 9,3 persen lainnya menyoroti menteri yang dianggap jarang turun langsung ke tengah masyarakat.

Bagi Hanta, temuan tersebut memiliki kaitan dengan kemampuan kabinet menerjemahkan visi dan misi presiden menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita tanyakan lagi apa alasan perlu reshuffle, alasan paling tinggi karena kinerja kurang memuaskan. Kami sampaikan, ada program-program yang populis tapi sepertinya kegagalan kabinet dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan program visi-misi Presiden tergambarkan dalam survei ini,” ucap Hanta.

Masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana para pembantu presiden mampu menjalankan agenda pemerintahan yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, reshuffle dalam pandangan responden lebih berkaitan dengan evaluasi kinerja kabinet daripada sekadar pergantian personalia.

Baca Juga: Elektabilitas Dedi Mulyadi dan Anies Baswedan Ketat, Prabowo Masih Teratas

Survei Poltracking Indonesia sendiri dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 14-20 Agustus 2026. Populasi survei merupakan warga negara yang telah memiliki hak pilih. Penelitiannya sendiri menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.