Petani Kesulitan Isi Solar, Traktor Turun ke SPBU, Mentan Siapkan Skema BBM Khusus

Petani masih menghadapi persoalan akses bahan bakar minyak (BBM) ketika mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) di lahan. Bahkan, traktor harus dibawa turun ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengisi BBM, kondisi yang dinilai membuat gaduh.

Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (1/9/2026). Menurut Bambang, masalah itu salah satunya muncul ketika petani harus berpindah lahan dalam satu hamparan.

"Karena kesulitan petani ketika berpindah-pindah lahan dalam satu hamparan, kendalanya adalah jalan usaha tani yang terlalu sempit dan becek. Kemudian, setelah melihat kejadian di Kabupaten Pati, traktor petani, baik roda empat maupun roda dua, ini turun ke SPBU. Nah, ini kan membuat gaduh," kata Bambang.

Bambang menilai pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengisian BBM yang lebih mudah dijangkau petani. Ia kemudian mengusulkan fasilitas khusus seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang selama ini diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan.

"Apakah Kementerian Pertanian tidak bisa mengurus semacam SPBN, semacam di nelayan, yang khusus untuk petani sehingga ini akan memberikan kemudahan pada petani-petani kita?" ujarnya.

Usulan tersebut mendapat respons dari Amran. Ia mengatakan Kementan sebenarnya sudah mengupayakan pembangunan SPBU khusus petani, tetapi penerapannya menghadapi persoalan lokasi karena fasilitas tersebut harus mampu menjangkau area persawahan.

"Nah, ini memang, Pak Bambang dari Demokrat, kami sudah upayakan juga mengusulkan agar buat SPBU, tapi alasannya SPBU banyak di tengah sawah, kalau teman-teman nelayan itu langsung di laut," ujar Amran.

Alih-alih hanya mengandalkan pembangunan SPBU khusus, pemerintah juga menyiapkan opsi lain berupa alokasi BBM khusus bagi petani. Amran mengatakan pemerintah telah meminta jatah BBM sekitar 1 juta hingga 1,5 juta kiloliter untuk petani dengan skema harga khusus atau subsidi.

"Kami minta jatah, ada jatah kita berapa? 1 juta? 1,5 juta (kiloliter), Pak untuk petani, kami minta khusus untuk harga khusus, harga subsidi untuk petani," kata Amran.

Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan petani dalam memperoleh BBM untuk menjalankan alsintan. Dengan adanya alokasi khusus, kebutuhan bahan bakar untuk kegiatan pertanian diharapkan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada akses petani ke SPBU umum.

Namun, pemerintah tidak hanya menyiapkan solusi dari sisi BBM. Amran mengatakan Kementan juga mendorong penggunaan listrik untuk mengoperasikan pompa-pompa air di lahan pertanian sehingga penggunaan solar dapat dikurangi.

"Dan juga secara bersamaan listrik, listrik kita masuk untuk pompa-pompa supaya mengurangi pompa menggunakan solar. Listrik masuk sawah," ujarnya.

Program elektrifikasi tersebut ditargetkan dapat berjalan paling lambat dalam tiga tahun. Amran mengatakan pemerintah akan mengupayakan agar kebutuhan energi di sektor pertanian bisa lebih mudah dipenuhi tanpa terus bergantung pada solar.

Baca Juga: Amran Belum Mau Hitung Stok Singkong untuk Pemadam Karhutla, Tunggu Uji BRIN

"Kami upayakan maksimal deh paling lambat tiga tahun, tapi ada program tapi kami belum bisa sampaikan di sini. Kalau itu terjadi insyaallah bisa tahun depan selesai semua," kata Amran.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan pemerintah masih mencari formula untuk mengatasi persoalan BBM dan energi di sektor pertanian. Selain usulan SPBU khusus petani dan alokasi BBM bersubsidi, elektrifikasi area persawahan menjadi salah satu opsi yang tengah didorong.

Bagi petani, persoalan ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi juga akses untuk mendapatkannya ketika alsintan harus beroperasi di lahan. Jika skema khusus tersebut terealisasi, kebutuhan bahan bakar di sektor pertanian diharapkan bisa lebih dekat dengan lokasi produksi dan tidak lagi menimbulkan persoalan ketika traktor harus dibawa ke SPBU.