Komisi X DPR RI Terima Usulan Tambahan Anggaran Perpusnas 2027

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memperkuat sejumlah program perpustakaan dan literasi pada 2027 untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan. Penguatan tersebut mendapat dukungan Komisi X DPR RI melalui penerimaan Pagu Anggaran Perpusnas TA 2027 sebesar Rp417,725 miliar serta usulan tambahan anggaran sebesar Rp307,774 miliar.

Hal tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR RI dalam rangka pembahasan dan pendalaman RKA-K/L Perpusnas Tahun Anggaran 2027 serta program-program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/9/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati. Dalam pembukaan rapat, agenda pembahasan RKA-K/L Perpusnas 2027 dan program yang didanai melalui DAK juga ditegaskan sebagai fokus pembahasan 

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menjelaskan, pagu indikatif Perpusnas TA 2027 sebelumnya sebesar Rp367,725 miliar. Perpusnas kemudian mendapat tambahan Rp50 miliar sehingga Pagu Anggaran TA 2027 menjadi Rp417,725 miliar. Tambahan tersebut diarahkan untuk memperkuat lima program prioritas, yakni bantuan bacaan bermutu, Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), KKN Tematik Literasi, jurnal elektronik, serta akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.

Dari tambahan tersebut, sebesar Rp40,309 miliar dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu pada 10.000 lokus bantuan dan 10.000 lokus pembinaan pengelola. Sementara itu, Rp3,475 miliar dialokasikan untuk RELIMA dengan target meningkat dari 360 menjadi 500 orang; Rp2,3 miliar untuk KKN Tematik Literasi dengan target meningkat dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat; Rp3,5 miliar untuk tiga paket jurnal elektronik; serta Rp415,7 juta untuk akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.

Bantuan bacaan bermutu tetap menjadi salah satu prioritas karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas masih tinggi, terutama di desa dan wilayah yang membutuhkan penguatan akses terhadap sumber pengetahuan. Perpusnas juga memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi,” ungkap Aminudin.

Selain pagu tersebut, Komisi X DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar. Usulan tambahan tersebut selanjutnya akan disampaikan Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Dalam pembahasan, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat program Perpusnas, antara lain terkait kebutuhan literasi daerah, penguatan layanan di tengah transformasi digital, pengembangan perpustakaan di daerah 3T dan kelompok marginal, peningkatan kualitas dan akses layanan perpustakaan, serta penguatan kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro turut menyoroti pentingnya indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan perpustakaan. Ia mempertanyakan apakah kinerja perpustakaan diukur berdasarkan jumlah koleksi yang dimiliki, jumlah kunjungan, atau kegiatan yang diselenggarakan.

Menanggapi hal tersebut, Aminudin menjelaskan bahwa kinerja perpustakaan perlu dilihat secara komposit dan tidak dapat diukur hanya dari satu indikator. Pertambahan koleksi, tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, serta program yang kreatif dan relevan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mengukur kinerja perpustakaan.

“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat,” ujar Aminudin. Menurutnya, jumlah pengunjung juga menjadi indikator penting karena perpustakaan harus dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, program perpustakaan perlu terus dikembangkan melalui kreativitas, diversifikasi, dan diferensiasi agar tetap menarik dan relevan.

Aminudin menambahkan, sebanyak 269 provinsi, kabupaten, dan kota menjadi lokasi prioritas DAK Nonfisik 2027 dengan total alokasi Rp118,75 miliar. Penentuan lokasi prioritas mempertimbangkan antara lain aspek kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, akreditasi perpustakaan, hasil evaluasi, serta kesiapan daerah dalam melaksanakan program.

Perpusnas juga memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui pendekatan afirmatif. Daerah dengan kapasitas fiskal sangat rendah atau rendah menjadi bagian yang diprioritaskan dalam penentuan alokasi DAK Nonfisik.

Melalui penguatan anggaran dan program tersebut, Perpusnas terus mendorong agar perpustakaan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan, tetapi juga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan budaya baca, literasi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.