24.604 Huntap Korban Bencana di Sumatra Masih Harus Dibangun, Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat sebanyak 1.002 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra telah selesai dibangun hingga Rabu (2/9/2026).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan 1.002 unit huntap tersebut tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Tadi sudah saya paparkan di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Aceh, itu sudah 1.002 (huntap) yang sudah selesai per hari ini," kata Maruarar usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2026).

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih harus menyelesaikan pembangunan 24.604 unit huntap hingga 2027. Secara keseluruhan, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 25.606 unit huntap untuk masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi tersebut.

Maruarar mengatakan percepatan pembangunan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme gotong royong. Kementerian PKP, kata dia, tidak bertindak sebagai kontraktor maupun pengembang dalam pembangunan huntap.

"Saya kan tanya apa adanya sama KPK, polisi. Karena kita tidak jadi kontraktor, kita tidak jadi developer, kita tidak jadi supplier, kita tidak jadi konsultan. Apa yang kita lakukan? Kita bergotong royong," ujarnya.

Menurut Maruarar, percepatan pembangunan diperlukan agar masyarakat terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

"Coba lihat huntap tuh tadi, 1.002 (unit) sudah terbangun di Sumatra, ya kan. Kasihan kan rakyat kalau tinggal di pengungsian terus. Jadi kita melakukan langkah-langkah begitu," tutur Maruarar.

Anggaran Rp5,06 Triliun pada 2027

Dari total target 25.606 unit huntap, sebanyak 7.952 unit ditargetkan selesai pada 2026 dan 17.654 unit lainnya dibangun pada 2027.

Aceh mendapatkan alokasi terbesar, yakni 20.647 unit hingga 2027. Rinciannya terdiri atas 6.220 unit pada 2026 dan 14.427 unit pada 2027.

Sumatra Utara memperoleh alokasi 3.707 unit, terdiri atas 919 unit pada 2026 dan 2.788 unit pada 2027. Sementara itu, Sumatra Barat mendapatkan alokasi 1.252 unit, dengan rincian 813 unit pada 2026 dan 439 unit pada 2027.

Untuk pembangunan 7.952 huntap pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,339 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp1,819 triliun untuk Aceh, Rp299,38 miliar untuk Sumatra Utara, dan Rp220,51 miliar untuk Sumatra Barat.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp5,067 triliun pada 2027 untuk pembangunan 17.654 unit huntap.

Selain di Sumatra, pemerintah menyiapkan pembangunan 500 unit huntap di Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, pembangunan belum dimulai karena Kementerian PKP masih menunggu rekomendasi kondisi kegempaan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setelah wilayah dinyatakan aman, Kementerian PKP akan melanjutkan persiapan pembangunan bersama pemerintah daerah, termasuk penyediaan lahan dan akses jalan.

"Nanti begitu selesai, siapkan gubernur lahannya, bupati lahannya, jalan, begitu," kata Maruarar.

Maruarar menambahkan pembiayaan pembangunan perumahan pascabencana tidak hanya bersumber dari APBN. Pemerintah juga mengandalkan kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan mekanisme gotong royong.

"Jadi ada APBN, ada CSR, ada gotong royong, semua kita jalankan," pungkasnya.