PDIP: Algoritma Desil Ini Sungguh Ancaman Nyata terhadap Nasib Rakyat Kecil di Indonesia

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap penggunaan algoritma desil untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurutnya, sistem klasifikasi tersebut berpotensi salah membaca kondisi ekonomi warga dan akhirnya membuat kelompok miskin kehilangan hak atas bantuan pemerintah.

Guntur menilai persoalan itu bukan kasus yang berdiri sendiri. Ia mengklaim terdapat sejumlah masyarakat yang status desilnya berubah atau meningkat, meski kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perbaikan secara nyata.

Baca Juga: Mahfud MD: PDIP Tak Menolak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Cuma Polisinya dan Jaksanya...

"Algoritma desil ini sungguh ancaman nyata terhadap nasib rakyat kecil," ujar Guntur di Threads, dikutip Kamis (3/9/2026).

Ia mencontohkan kasus seorang tukang becak di Malioboro, Yogyakarta. Guntur juga menyoroti kasus sekitar ratusan mahasiswa yang disebut terancam kehilangan bantuan kuliah setelah status desil ekonomi keluarga mereka meningkat. Menurut Guntur, masalah serupa juga dapat terjadi pada pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap.

"Di berbagai daerah, pekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu tercatat di desil 10. Kasta tertinggi kesejahteraan setara pengusaha besar. Bahkan ada dosen honorer berpenghasilan pas-pasan pun ikut terlempar ke desil atas," katanya.

Guntur mempertanyakan kemampuan sistem desil dalam menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga secara menyeluruh.

Menurut dia, klasifikasi administratif tidak selalu mampu menangkap faktor seperti besarnya penghasilan sebenarnya, utang, tanggungan keluarga, hingga biaya hidup.

"Hanya karena algoritma menilai profesi dosen otomatis identik dengan kemakmuran. Sistem yang tidak melihat gaji, tidak melihat utang, tidak melihat beban hidup nyata. Ia hanya membaca kategori di atas kertas," ujar Guntur.

Ia kemudian mengaitkan perubahan status desil dengan potensi hilangnya akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan, termasuk bantuan sosial dan bantuan pendidikan.

Guntur menyebut anak petani, buruh, serta pekerja informal sebagai kelompok yang dapat terdampak apabila sistem klasifikasi tidak menggambarkan kondisi mereka secara tepat.

"Algoritma desil adalah mesin yang secara sistemik menyingkirkan rakyat kecil dari haknya sendiri," katanya.

Bagi Guntur, persoalan utamanya adalah memastikan sistem pendataan tidak justru menjadi penghalang bagi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Baca Juga: Pengakuan Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Pernah Bikin Takut PDIP

"Desil seharusnya melindungi yang lemah, bukan menjadi mesin algoritma birokrasi yang merampas hak hidup rakyat kecil," pungkasnya.