Munarman: Kalau Prabowo Mau Kembali ke Dasar, Jalan Keluar Dia adalah Dekrit

Praktisi Hukum Munarman melontarkan analisis mengenai kemungkinan langkah politik Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah jika dia ingin menghadapi persoalan politik nasional dengan cara yang disebutnya sebagai “kembali ke dasar”. Menurut Munarman, salah satu jalan yang dapat menjadi arena pertarungan politik adalah dekrit.

“Kalau Prabowo mau kembali ke dasar, jalan keluar dia adalah dekrit. Wilayah pertarungannya di situ,” ujar Munarman di YouTube Forum Keadilan Madilog, dikutip Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: 'Itulah Pintarnya Jokowi, Gibran Jadi Wapres tapi Tanggung Jawab Hukum dan Politik di Prabowo'

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membahas peta politik menuju Pemilu 2029. Ia sebelumnya mempertanyakan bukan hanya peluang Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029. Ia juga kemungkinan presiden saat ini kembali bertarung dalam Pilpres 2029.

“Pertanyaannya bukan apakah dia bisa maju atau tidak. Apakah Prabowo bisa melanjutkan bertarung lagi 2029? Pertanyaannya kan begitu,” ucapnya.

 Munarman kemudian membawa pembahasannya ke kemungkinan langkah politik yang lebih luar biasa. Ia menyebut dekrit sebagai salah satu pilihan apabila Prabowo ingin mengambil jalan yang menurutnya kembali ke dasar.

Munarman membandingkan kemungkinan tersebut dengan sejumlah peristiwa dalam sejarah politik Indonesia, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada era Presiden Soekarno dan langkah politik Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001.

Dalam analisisnya, keberhasilan maupun kegagalan sebuah langkah politik luar biasa tidak hanya bergantung pada keputusan pemimpin. Menurut Munarman, dukungan kekuatan institusi negara menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan.

Pembahasan mengenai dekrit tersebut tidak berdiri sendiri. Munarman sebelumnya juga menyampaikan penilaian mengenai posisi Gibran dalam pemerintahan Prabowo serta kemungkinan pertarungan politik menuju 2029.

Gibran menurutnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029 karena persoalan dokumen atau keterangan yang disebutnya bermasalah. Namun, Munarman tidak menjelaskan secara rinci dokumen yang dimaksud ataupun dasar hukum spesifik yang digunakan untuk menyimpulkan hal tersebut.

“Kalau Gibrannya saya pastikan secara hukum tidak bisa maju. Gibran di 2029 enggak bisa nyalon karena ini palsu, ini keterangannya. Ini nggak bisa digunakan,” ujarnya.

Baca Juga: Golkar Soal Video Ketum Projo Budi Arie: Pasti Berdampak ke Hubungan Jokowi dan Prabowo

Terlepas dari penilaian tersebut, ia melihat pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi pemain utama pada pilpres nanti masih terbuka. Prabowo dapat menjadi salah satu figur penting apabila kembali mencalonkan diri. Sementara Gibran juga disebut memiliki jaringan politik yang sedang berkembang.