Kejar Pertumbuhan 8%, Kemendagri Minta Daerah Fokus Cari Akar Masalah Ekonomi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak hanya berfokus pada pengumpulan data. Tim juga diminta mampu mengidentifikasi akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan mengawal penyelesaiannya.

Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi 8% di Jakarta, dalam keterangan resmi,  Jumat (4/9/2026). 

“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.

Menurut dia, setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta persoalan ekonomi yang berbeda. Karena itu, kebijakan dan intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.

Tomsi mengibaratkan persoalan ekonomi daerah seperti penyakit yang membutuhkan diagnosis sebelum diberikan penanganan. Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah, kata dia, akan menentukan efektivitas intervensi yang dilakukan pemerintah.

“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis pasti berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci gambaran masalah dan cara mengatasinya,” ungkapnya.

Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah bertugas mengawal perkembangan ekonomi di wilayah masing-masing, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Tim juga bertanggung jawab mengumpulkan dan memverifikasi data, melakukan analisis dan evaluasi, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah didorong menjalankan sembilan langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut mencakup percepatan realisasi APBD dan APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri manufaktur sesuai potensi daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan. Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menentukan sedikitnya tiga langkah yang paling relevan dengan kondisi dan persoalan ekonomi di wilayahnya.

Untuk memastikan kondisi ekonomi daerah dapat tergambar secara akurat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah terlibat dalam koordinasi antara tim pemantauan dan pemerintah daerah.

“Setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” katanya.

Menurut Tomsi, keterlibatan BPS penting untuk membantu memverifikasi data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, tim diharapkan dapat menyusun analisis yang lebih tajam dan menentukan langkah penyelesaian yang sesuai.

Tomsi menegaskan, upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata bertujuan meningkatkan angka statistik. Pertumbuhan ekonomi, kata dia, harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya.