BEM SI Sentil Gibran: Jika Tak Mampu, Sebaiknya Mundur Saja

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menjadi sasaran kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan.

Koordinator BEM SI Kerakyatan, Satria Noval Putra Ansar, menilai ukuran kepemimpinan anak muda seharusnya tidak berhenti pada persoalan usia. Sikap dalam merespons persoalan, kualitas pemikiran, hingga keberpihakan terhadap rakyat dinilai jauh lebih penting.

"Anak muda itu bukan sekadar umur, tetapi tentang sikap dan keberpihakan. Jika dirasa tidak cakap dan tidak mampu mewakili anak muda, sebaiknya mengundurkan diri saja," ungkap Satria dalam tayangan YouTube Forum Aktual.

Baca Juga: Rocky Gerung: Satu-satunya yang Membuat Jokowi Aman adalah Gibran Jadi Presiden

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang turut membahas evaluasi terhadap 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). BEM SI Kerakyatan menilai pemerintahan Jokowi selama dua periode gagal menjaga esensi demokrasi dan konstitusi di Indonesia.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah kemunduran demokrasi. Satria menyinggung revisi Undang-Undang KPK yang dinilai menjadi titik awal pelemahan agenda pemberantasan korupsi.

"KPK merupakan anak kandung reformasi yang seharusnya dijaga independensinya, bukan malah dilemahkan," katanya. 

Baca Juga: PDIP Sebut Duet Gibran-Anies di 2029 Tidak Mustahil: Kita Harus Siap Kaget

Kritik BEM SI juga diarahkan pada praktik autocratic legalism serta persoalan etika dalam penyelenggaraan negara. Salah satu yang dianggap paling serius adalah dinamika di balik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi jalan mulus pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

"Yang paling parah menurut kami adalah Putusan MK Nomor 90. Ibarat pertandingan, aturannya diubah hanya demi menguntungkan satu pihak. Ini merupakan bentuk pengkhianatan dan pembangkangan terhadap konstitusi," ujarnya.

BEM SI Kerakyatan sendiri sebelumnya juga telah melakukan sejumlah aksi simbolik sebagai bentuk pengawalan terhadap purna tugas pemerintahan Jokowi.

Aksi itu antara lain pemberian rapor merah dan ijazah "tidak lulus" atas kinerja 10 tahun pemerintahan, pelepasan ratusan tikus di depan Gedung DPR/MPR RI, hingga aksi simbolik duka cita untuk kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas.

"Jokowi harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya dan diadili atas residu politik serta jejak buruk yang ditinggalkan," ucapnya.