Eks Anggota BIN Sebut 'Operasi Garis Dalam Jokowi' Masuk Tahap 4: Pemenggalan Kepala Tanpa Kudeta

Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyebut situasi politik nasional setelah demonstrasi 27 Agustus 2026 telah memasuki fase yang serius. Ia bahkan mengklaim adanya “operasi garis dalam” yang dikaitkannya dengan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Radjasa, operasi yang ia maksud kini telah mencapai tahap keempat. Ia menyebut fase tersebut dengan istilah “pemenggalan kepala tanpa kudeta”, yang menurutnya merupakan bagian dari pertarungan politik di belakang pemerintahan.

“operasi garis dalam Jokowi terhadap kekuasaan presiden ini sudah memasuki tahap empat, pemenggalan kepala tanpa kudeta,” kata Sri Radjasa Chandra dalam kanal Speak Up Abraham Samad, Jumat (4/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Sri Radjasa membahas kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Ia menilai rangkaian kejadian dalam aksi tersebut tidak cukup jika hanya dipahami sebagai bentrokan antara massa demonstran dan aparat keamanan.

Sri Radjasa bahkan mengklaim terdapat dua pihak yang menurutnya sama-sama dikendalikan dalam kerusuhan tersebut. Ia menyebut kelompok yang membuat kerusuhan dan aparat kepolisian sebagai bagian dari dinamika yang, menurut analisisnya, memiliki kendali tertentu.

“Ini demo 27 Agustus 2026 yang dua pihak dikendalikan. Yang ini dikendalikan, yang ngerusuh ini. Polisi dikendalikan,” ujarnya.

Ia kemudian mempertanyakan bagaimana sejumlah pos polisi bisa menjadi sasaran pembakaran ketika aparat keamanan disebut telah berada di lokasi untuk mengantisipasi demonstrasi. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan Sri Radjasa dalam membangun analisisnya mengenai adanya permainan kepentingan di balik kerusuhan.

“Kenapa bisa begitu mudahnya pos polisi dibakar?” kata Sri Radjasa.

Dalam penjelasannya, Sri Radjasa juga menyinggung sejumlah peristiwa lain yang terjadi di lapangan. Ia menyebut adanya serangan dari kelompok yang dikaitkannya dengan GRIB Jaya serta rangkaian kejadian yang menurut pandangannya berujung pada meninggalnya seseorang bernama Bambang.

Sri Radjasa kemudian mengaitkan kerusuhan tersebut dengan pertarungan kepentingan di tingkat elite. Menurut dia, gerakan massa atau people power dapat berubah menjadi instrumen politik apabila terdapat kelompok elite yang memiliki ambisi besar untuk mengubah atau merebut kekuasaan.

“Itu tadi melalui kerusuhan, people power. Elite punya syahwat untuk merebut kekuasaan sangat besar,” ujarnya.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Malaysia untuk Indonesia

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak hanya berlangsung secara terbuka di ruang publik. Sri Radjasa mengatakan persaingan kepentingan elite sudah berlangsung saat ini dan memperingatkan bahwa situasi tersebut berbahaya.

“Artinya pertarungan itu sudah terjadi saat ini. Ini bahaya,” katanya.

Analisis Sri Radjasa tersebut sekaligus menempatkan demonstrasi 27 Agustus sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih luas. Namun, dugaan mengenai “operasi garis dalam” dan keterkaitannya dengan Jokowi masih merupakan klaim serta analisis pribadi Sri Radjasa, bukan temuan resmi yang telah dibuktikan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan dari pihak Joko Widodo terkait pernyataan Sri Radjasa Chandra tersebut. Karena itu, tudingan mengenai adanya operasi untuk memengaruhi kekuasaan Prabowo masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak yang disebut.